Ruang kerja Bupati Bekasi disegel KPK. (Foto: RMOLJabar)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali unjuk gigi. Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam, 18 Desember 2025.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Menurutnya, tim KPK masih bekerja di lapangan.
"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup. Prosesnya masih berjalan," kata Budi kepada wartawan.
Budi menyebut, hingga kini jumlah pihak yang diamankan mencapai sekitar sepuluh orang. Namun, identitas mereka belum diungkap ke publik.
"Sampai saat ini, tim sudah mengamankan kurang lebih sepuluh orang," ujarnya.
Informasi yang dihimpun redaksi, salah satu pihak yang ikut terjaring adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. KPK juga dikabarkan telah menyegel ruang kerja bupati di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi.
Tak hanya itu, OTT ini diduga turut menyeret oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Salah satunya disebut-sebut menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen. Namun, beredar kabar pejabat tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.
OTT di Bekasi ini menambah daftar panjang operasi KPK terhadap aparat penegak hukum. Sehari sebelumnya, Rabu kemarin, KPK juga mencokok oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Banten terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penangkapan terhadap oknum jaksa tersebut. Ia mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.
“Memang ada pengamanan dan melibatkan oknum jaksa. Koordinasi dengan Kejaksaan Agung sudah dilakukan,” kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, Budi Prasetyo mengungkapkan, dalam OTT di Banten dan Jakarta, KPK mengamankan sembilan orang. Di antaranya satu aparat penegak hukum, dua penasihat hukum, dan enam pihak swasta.
“Selain itu, tim juga menyita barang bukti uang tunai sekitar Rp900 juta,” pungkas Budi.
Berbarengan dengan giat di Bekasi, KPK juga dikabarkan tengah melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang diduga melibatkan oknum jaksa setempat. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tersebut.
