Berita

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Setwapres)

Politik

Gibran Harus Berhenti Membebani Presiden

KAMIS, 18 DESEMBER 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, melontarkan kritik keras kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait perannya dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto, khususnya di tengah penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Akbar menilai, situasi krisis seperti bencana seharusnya menjadi momentum bagi wakil presiden untuk tampil memberikan dukungan nyata dan terukur kepada kepala negara, bukan sekadar tampil dalam agenda seremonial dan pidato.

“Kepada Wapres Gibran, belajarlah lebih cepat memberi dukungan yang terukur kepada Presiden Prabowo,” tegas Akbar lewat akun X miliknya, Kamis, 18 Desember 2025.


Ia membandingkan peran ideal wakil presiden dengan figur Jusuf Kalla (JK) pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dinilainya benar-benar dirasakan kontribusinya oleh presiden, terutama saat negara menghadapi situasi darurat dan krisis.

“Contohlah Pak JK pada periode pertama Pak SBY, yang perannya benar-benar dirasakan oleh Presiden kala itu,” ujar Akbar.

Namun demikian, Akbar mengingatkan agar perbandingan tersebut tidak diarahkan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat JK kembali menjabat sebagai wakil presiden. Menurutnya, kala itu memang tidak tersedia ruang yang cukup bagi wapres untuk berperan aktif.

“Tapi jangan lihat peran Pak JK pada periode pertama Bapakmu, karena memang tak ada ruang yang diberikan saat itu,” katanya.

Akbar menegaskan, di tengah kompleksitas persoalan nasional, mulai dari pemulihan ekonomi hingga penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo membutuhkan dukungan konkret yang meringankan beban kepemimpinan, bukan justru menambah tekanan.

“Segera bantu Pak Prabowo. Berhenti pidato berkualitas super melelahkan itu, sebab itu justru makin membebani Presiden,” sentilnya tajam.

Ia bahkan menegaskan, jika tidak mampu memberikan kontribusi substantif dalam kerja-kerja pemerintahan dan penanganan krisis, pilihan terbaik adalah tidak tampil sama sekali.

“Atau diam saja. Benar-benar diam,” tandas Akbar.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya