Berita

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto (RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

KAMIS, 18 DESEMBER 2025 | 13:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menjalin komunikasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya pengamanan terhadap oknum jaksa tersebut dalam operasi senyap yang berlangsung pada Rabu (17/12).

"Sebagaimana yang disampaikan Jubir, memang benar ada pengamanan dan ada oknum Jaksa yang terlibat," ujar Fitroh saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis siang 18 Desember 2025.


Fitroh, yang juga memiliki latar belakang sebagai Jaksa, menegaskan bahwa langkah hukum ini dilakukan dengan tetap menjaga sinergi antarlembaga penegak hukum. 

"Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya," tambahnya.

Sebelumnya, Jurubicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Banten pada Rabu, 17 Desember 2025.

"Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten," kata Budi kepada wartawan, Kamis pagi, 18 Desember 2025.

Saat ini kata Budi, kelima orang tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif.

"Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya ya," pungkas Budi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, Kamis, 18 Desember 2025, seorang oknum APH yang ditangkap merupakan Jaksa yang berdinas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Oknum Jaksa itu ditangkap karena diduga melakukan pemerasan yang berkaitan dengan urusan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dalam kegiatan OTT yang berlangsung sejak Rabu, 17 Desember 2025, KPK mengamankan sejumlah pihak, di antaranya oknum Jaksa dan pengacara.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya