Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penghitungan kerugian keuangan negara hingga dugaan aliran uang dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Yaqut sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 selama 8,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Desember 2025.
"Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan BPK," kata Budi kepada wartawan.
Ia menyebut bahwa, pemeriksaan terkait penghitungan kerugian keuangan negara akibat diskresi Yaqut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadi pelengkap puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah diperoleh tim penyidik.
"Penyidik juga mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dari para PIHK atau biro travel haji ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama atas pengelolaan atau jual beli kuota haji yang dilakukan oleh para biro travel itu," tuturnya.
Selain itu, lanjut Budi, tim penyidik juga mendalami soal temuan tim penyidik yang telah berangkat ke Arab Saudi.
"Termasuk apa yang ditemukan penyidik di Arab Saudi itu juga kemudian tentunya menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini," pungkasnya.
Yaqut sebelumnya juga sudah diperiksa KPK pada Senin, 1 September 2025. Yaqut juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan Sprindik Umum dengan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
