Berita

Pelaku penembakan massal Pantai Bondi (Tangkapan layar RMOL dari siaran ABC News)

Dunia

Australia Rombak Undang-Undang Senjata Api Usai Teror Bondi

SELASA, 16 DESEMBER 2025 | 13:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia berencana merombak undang-undang kepemilikan senjata api secara nasional menyusul serangan teror akhir pekan mematikan di Pantai Bondi, Sydney, yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya saat perayaan Hanukkah.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggelar pertemuan darurat dengan para pemimpin negara bagian dan wilayah pada Senin siang. 

Dalam pertemuan tersebut, kabinet nasional sepakat bahwa pengendalian senjata api perlu diperketat di seluruh Australia, meski rincian aturan barunya belum diumumkan secara resmi.


“Para pemimpin sepakat bahwa tindakan yang kuat, tegas, dan terfokus diperlukan untuk segera mereformasi undang-undang senjata api, termasuk menegosiasikan ulang Perjanjian Senjata Api Nasional,” ujar Albanese, dikutip dari 9News, Selasa 16 Desember 2025.

Albanese memaparkan sejumlah opsi yang sedang dipertimbangkan,  
termasuk pembatasan jumlah senjata api yang boleh dimiliki seseorang, pengetatan izin kepemilikan senjata, pembatasan jenis serta modifikasi senjata yang legal, hingga percepatan pembentukan Registri Senjata Api Nasional. Pemerintah juga membuka peluang penggunaan intelijen kriminal tambahan dalam proses perizinan senjata api.

Reformasi ini disebut-sebut akan menjadi perubahan terbesar dalam undang-undang senjata api Australia sejak Pembantaian Port Arthur tahun 1996.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya