Susi Pudjiastuti Minta Presiden Prabowo Hentikan Penebangan Hutan

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyampaikan seruan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan aktivitas penebangan hutan menyusul bencana banjir, longsor, lumpur, dan kayu gelondongan yang melanda sejumlah wilayah dan menimbulkan kerusakan lingkungan masif.

Melalui akun X miliknya, Susi menilai bahwa dalam kondisi bencana dengan skala kehancuran seperti saat ini, pemilahan antara penebangan legal dan ilegal sudah tidak lagi relevan. 

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan telah melampaui batas toleransi, mulai dari rusaknya lingkungan dan infrastruktur, hancurnya ekosistem flora dan fauna, hingga jatuhnya korban jiwa serta penderitaan masyarakat yang kehilangan anggota keluarga.

“Melihat masifnya kerusakan, kehancuran lingkungan, infrastruktur, kematian kehidupan, rakyat yang kehilangan ayah, ibu, anak, saudara, flora dan fauna hancur. Stop penebangan sekarang,” tegas Susi dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Susi juga mempertanyakan manfaat ekonomi yang selama ini diperoleh negara dari eksploitasi sumber daya alam, seperti penebangan hutan, perkebunan sawit, dan pertambangan, jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. 

Bos maskapai penerbangan Susi Air itu menilai kerugian negara dan masyarakat, baik secara material maupun immaterial, jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima.

“Berapa uang negara yang didapat selama ini dari penebangan hutan, sawit, dan tambang? Berapa kerugian negara setelah bencana? Berapa kerugian masyarakat secara material dan immaterial? Pasti tidak berimbang,” ujarnya.

Dengan nada hormat, Susi meminta Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya sebagai pimpinan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengambil keputusan tegas menghentikan penebangan hutan. 

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi titik balik dalam upaya melindungi lingkungan sekaligus mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang.

“Dengan segala hormat, mohon hentikan dengan kuasa Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi di NKRI,” tandasnya.