Berita

Founder Citra Institute, Yusak Farchan. (Foto; RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan pembentukan koalisi permanen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih menimbulkan pertanyaan di publik khususnya terkait dengan orientasinya.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan menjelaskan, usulan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu, harus dicermati dalam konteks kebangsaan.

Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul pemaknaan politis dalam isu koalisi permanen itu, apalagi mengingat yang menyampaikan seorang ketua umum partai politik.


"Saya kira konsekuensi dari berkoalisi saat pilpres hanya dua, yaitu menang atau kalah," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 14 Desember 2025.

Dia memandang, dalam koalisi wajar jika akan terdapat dua kubu yang bertentangan. Dimana pada satu sisi ada kubu koalisi dan di sisi yang lain ada kubu oposisi.

"Nah mestinya yang kalah konsisten di luar pemerintahan alias oposisi, agar tidak ada fenomena in-out atau on-off seperti yang disinggung Bahlil," tutur Yusak.

"Tapi poblemnya, koalisi yang kalah pilpres, sering ikut-ikutan masuk ke pemerintahan atas nama penguatan stabilitas politik," sambungnya menjelaskan.

Lebih dari itu, Yusak memandang fakta politik hari ini memperlihatkan corak koalisi pemerintahan bersifat terbuka. Alih-alih, justru cenderung meniadakan oposisi.

"Yang menang pilpres tidak pede memerintah tanpa dukungan mayoritas, dan yang kalah pilpres juga ingin masuk atau merasakan menang. Akhirnya tidak jelas konsep koalisi yang dibangun," ucapnya.

Oleh karena itu, Yusak mendorong agar Presiden Prabowo membuat koalisi yang tak sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi membentuk koalisi yang efektif untuk menyejahterakan rakyat.

"Koalisi permanen memang perlu dilembagakan sejak dini, agar konsep koalisi tidak terjebak pada perburuan kekuasaan semata (rent-office seeking)," ungkap Yusak.

"Tetapi, koalisi yang dibangun berdasarkan orientasi atas kebajikan umum," demikian Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya