Berita

Founder Citra Institute, Yusak Farchan. (Foto; RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan pembentukan koalisi permanen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih menimbulkan pertanyaan di publik khususnya terkait dengan orientasinya.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan menjelaskan, usulan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu, harus dicermati dalam konteks kebangsaan.

Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul pemaknaan politis dalam isu koalisi permanen itu, apalagi mengingat yang menyampaikan seorang ketua umum partai politik.


"Saya kira konsekuensi dari berkoalisi saat pilpres hanya dua, yaitu menang atau kalah," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 14 Desember 2025.

Dia memandang, dalam koalisi wajar jika akan terdapat dua kubu yang bertentangan. Dimana pada satu sisi ada kubu koalisi dan di sisi yang lain ada kubu oposisi.

"Nah mestinya yang kalah konsisten di luar pemerintahan alias oposisi, agar tidak ada fenomena in-out atau on-off seperti yang disinggung Bahlil," tutur Yusak.

"Tapi poblemnya, koalisi yang kalah pilpres, sering ikut-ikutan masuk ke pemerintahan atas nama penguatan stabilitas politik," sambungnya menjelaskan.

Lebih dari itu, Yusak memandang fakta politik hari ini memperlihatkan corak koalisi pemerintahan bersifat terbuka. Alih-alih, justru cenderung meniadakan oposisi.

"Yang menang pilpres tidak pede memerintah tanpa dukungan mayoritas, dan yang kalah pilpres juga ingin masuk atau merasakan menang. Akhirnya tidak jelas konsep koalisi yang dibangun," ucapnya.

Oleh karena itu, Yusak mendorong agar Presiden Prabowo membuat koalisi yang tak sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi membentuk koalisi yang efektif untuk menyejahterakan rakyat.

"Koalisi permanen memang perlu dilembagakan sejak dini, agar konsep koalisi tidak terjebak pada perburuan kekuasaan semata (rent-office seeking)," ungkap Yusak.

"Tetapi, koalisi yang dibangun berdasarkan orientasi atas kebajikan umum," demikian Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya