Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto. (Foto: Istimewa)
PAM Jaya didorong turun tangan membantu korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menegaskan, kebutuhan dasar seperti pasokan air bersih harus segera dipenuhi untuk mendukung pemulihan para penyintas.
Wahyu menjelaskan, sebagai BUMD yang bergerak di sektor air, PAM Jaya memiliki kapasitas teknis untuk memberikan dukungan nyata dalam penanganan bencana.
“Saya mendorong PAM Jaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak banjir di Sumatera,” ujarnya lewat keterangan resminya dikutip Minggu, 14 Desember 2025.
Menurutnya, krisis air bersih hampir selalu menjadi persoalan utama pascabencana. Infrastruktur penyediaan air kerap rusak, sementara banyak sumber air tercemar. Sebab itu, ia meminta PAM Jaya mengerahkan aset dan teknologi yang dimiliki.
“PAM Jaya bisa menerjunkan water treatment mobile atau water purifier untuk membantu korban. Alat-alat ini penting agar masyarakat mendapat akses air bersih yang layak konsumsi dan aman untuk kebutuhan sanitasi,” jelasnya.
Wahyu menilai, pengiriman unit pengolahan air bergerak menjadi solusi cepat dan efektif karena mampu memproduksi air bersih langsung di lokasi bencana maupun titik pengungsian. Cara ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang kehilangan akses air bersih.
Ia menambahkan, keterlibatan PAM Jaya juga menunjukkan solidaritas dan peran aktif DKI Jakarta dalam penanganan bencana nasional.
“Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyampaikan komitmen Pemprov DKI untuk membantu dan mengirimkan bantuan bagi para korban,” tuturnya.
Di sisi lain, Wahyu mengingatkan bahwa setiap bantuan dari Pemprov DKI perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat, baik untuk fase tanggap darurat maupun masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, fasilitas pengolahan air bersih merupakan kebutuhan krusial, namun proses perbantuan dan pengirimannya harus sejalan dengan koordinasi BNPB yang sudah mengatur sinergi antarinstansi pusat dan daerah.
“Mengingat luasnya daerah terdampak, semua bantuan harus dipetakan dan dikoordinasikan agar efektivitasnya merata dan menjangkau seluruh wilayah yang terkena,” tandasnya.
