Muhammadiyah Tolak Proyek Geothermal Gunung Lawu, Ini Alasannya

Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan keselamatan warga mendorong Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan sikap menolak rencana pengembangan energi panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Sikap tersebut disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas saat menghadiri pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Search and Rescue (SAR) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Kecamatan Jenawi, Karanganyar. 

Menurut Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, David Effendi, PP Muhammadiyah menilai proyek geothermal berpotensi membawa risiko ekologis serius serta mengabaikan aspek perlindungan masyarakat lokal.

Busyro, ucap David, mengingatkan bahwa berbagai proyek berskala besar yang diklaim ramah lingkungan kerap menyisakan persoalan panjang.

Ia menilai, narasi kepentingan energi nasional tidak boleh menutup mata terhadap dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul di wilayah rawan bencana.

“Pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan, proyek energi yang masuk ke kawasan pegunungan seringkali memicu kerusakan ekosistem dan konflik sosial,” ujar David saat dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Minggu, 14 Desember 2025.

Lajut dia, pengembangan panas bumi tidak bisa dilepaskan dari karakter industri ekstraktif.

Proses eksplorasi dan pembangunan infrastruktur dinilai berpotensi merusak kawasan hutan serta meningkatkan kerentanan bencana, terutama di lereng gunung yang memiliki kondisi geografis sensitif.

Dalam pertemuan dengan warga dan kader Muhammadiyah di Jenawi, Busyro juga mendorong masyarakat agar tidak pasif menyikapi rencana proyek tersebut.

Ia menekankan pentingnya sikap kritis dan keberanian untuk menolak kebijakan yang dianggap mengancam ruang hidup dan keselamatan bersama.

Selain itu, Busyro menyoroti lemahnya transparansi dalam perencanaan proyek. Dimana m banyak warga di sekitar desa Anggrasmanis belum memperoleh informasi yang memadai, meski proyek disebut telah masuk tahapan lelang secara administratif.

“Ini menunjukkan partisipasi publik masih sangat minim. Kebijakan energi semestinya tidak diputuskan tanpa melibatkan masyarakat yang akan menanggung dampaknya,” tegas David.