Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq (Fraksi Golkar)

Politik

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 12:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana penghapusan sistem rujukan BPJS Kesehatan didukung penuh Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Golkar, Ranny Fahd Arafiq. 

Penghapusan itu sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, sederhana, dan ramah bagi masyarakat.

Ranny menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah progresif pemerintah bersama Komisi IX DPR untuk membuka akses kesehatan yang lebih merata, sekaligus mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini sering dikeluhkan pasien.


Menurutnya, penyederhanaan sistem layanan justru menjadi kunci peningkatan kualitas kesehatan nasional di masa mendatang.

“Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan positif yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis. Komisi IX mendukung setiap langkah yang mempercepat pelayanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien,” ujar Ranny dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025.

Ranny menambahkan bahwa perubahan pola layanan ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi sistem kesehatan.

“Harapan kami, penghapusan sistem rujukan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung. Masyarakat berhak mendapatkan layanan tanpa kerumitan administrasi, dengan kualitas yang tetap terjaga,” tuturnya.

Ranny juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan tenaga medis sebagai pelaksana di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh ekosistem layanan kesehatan.

Sebagai anggota Komisi IX, Ranny menekankan bahwa ia akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Sekaligus mendorong transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih inklusif dan humanis,” pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya