Berita

Pengurus MKK sekaligus peneliti BRIN, Siti Zuhro (dua dari kiri) dalam acara penyampaian sikap MKK, Jumat malam 12 Desember 2025 (RMOL/Reni Erina)

Nusantara

Siti Zuhro Desak Skema Lelang Kayu untuk Percepat Normalisasi Sumatera

SABTU, 13 DESEMBER 2025 | 10:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan duka mendalam dan kerusakan parah. Selain infrastruktur, tumpukan sampah dan ribuan kayu gelondongan yang terbawa arus kini menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan dan rehabilitasi.

Mujadalah Kiai Kampung (MKK), melalui pengurusnya, Siti Zuhro, menyatakan kekhawatiran bahwa penanganan yang lambat dapat menyebabkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat terdampak. Ia menyoroti volume kayu gelondongan yang sangat besar, yang memerlukan biaya dan waktu signifikan jika hanya ditangani oleh Pemerintah.

"Pelibatan swasta bisa dilakukan dengan melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka," ujar Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat malam 12 Desember 2025..


Model usulan ini meliputi:

1. Lelang Terbuka: Perusahaan swasta yang berminat melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak dapat mengikuti proses lelang.
2.  Verifikasi Ketat: Kementerian/lembaga terkait wajib melakukan verifikasi ketat (kemampuan teknis, operasional, dan finansial) sebelum menetapkan pemenang.
3.  Kompensasi Kayu Cuma-uma: Kayu hasil pembersihan diberikan sebagai kompensasi secara gratis kepada perusahaan terpilih. Imbalannya adalah kewajiban membersihkan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu.

Siti Zuhro yang juga adalah peneliti utama politik BRIN menjelaskan usulan dari MKK tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dalam bentuk surat terbuka. Ia berharap  mendapat tanggapan positif, demi mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, serta mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak.

“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” ujarnya.

Dalam penyampaian sikap MKK, turut hadir pengurus MKK Aji Soko, Marsudi Syuhud dan Ngatawi Al Zastrow. Serta pendiri MKK Najib Salim Atamimi, serta Ketua MKK Wahyu Muryadi dan Senior advisor MKK Hendardi.

Saat dijumpai RMOL di sela pertemuan Jumat malam, Siti Zuhro menyampaikan pesan agar musibah ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan agar tidak terulang bencana yang sama. 

"Harus kita jadikan pelajaran yang sangat berharga dengan memperbaiki perilaku kita dalam memperlakukan lahan-lahan yang ada di sekitar kita, agar tidak jadi satu musibah baru ke depan" urainya.

Masyarakat harus bersama-sama merawat lahan yang ada di sekitar dengan tidak menyalahgunakannya. 

Ia juga menyampaikan keprihatinan khusus terhadap beban yang ditanggung perempuan, ibu, dan anak-anak di tengah musibah.  Ia berharap kaum perempuan tetap memiliki semangat luar biasa untuk membuktikan ketahanan dan kemampuan mereka dalam menolong diri sendiri dan keluarga.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya