Berita

Populasi gajah di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. (Foto: RMOLLampung)

Nusantara

Walhi Lampung Anggap Alih Kelola Zona Inti TNWK Eksploitatif

JUMAT, 12 DESEMBER 2025 | 21:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana alih kelola Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung dinilai eksploitatif karena jauh dari tujuan penguatan fungsi konservasi kawasan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri mengaku telah mendengar rencana perubahan fungsi TNWK zona inti menjadi zona pemanfaatan sejak dua hari belakangan.

Walhi Lampung menilai rencana perubahan fungsi tersebut akan menimbulkan dampak jangka pendek dan panjang terhadap efektivitas kawasan konservasi. Jika kawasan inti berkurang, maka nilai-nilai ekologis dan histori kawasan konservasi tersebut juga terkikis.


"Tentu hal ini merupakan kekeliruan pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Way Kambas dan rencana pemulihan ekosistem tersebut,” kata Irfan kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Jumat, 12 Desember 2025.

Irfan juga menyinggung rencana pemulihan ekosistem melalui pergantian tanaman gelam. Cara ini dinilai invasif karena gelam selama ini menjadi bagian dari ekosistem alami kawasan rawa daratan Way Kambas. 

Walhi Lampung menilai arah kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pengembangan wisata premium di TNWK. padahal konsep wisata premium tidak memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, bahkan berpotensi mempersempit akses dan ruang pemberdayaan masyarakat.

"Kebijakan tersebut tentu harus ditinjau kembali, dan kita sangat tidak setuju. Karena ini bukan hanya berbicara deforestasi seperti isu-isu tren,” ujarnya. 

Menurut Irfan, ekosistem yang ada di Way Kambas berbeda dengan hutan daratan yang lebat sehingga tidak boleh dipukul rata.

"Kondisi ekosistem Way Kambas bukan seperti kawasan hutan di wilayah daratan rimbun yang kemudian dianggap sebagai persoalan. Karena kan memang berbeda daratan, berbeda ekosistem, berbeda juga kondisi dan tutupan lahan,” pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya