Sidang perdana kasus pemerasan agen TKA di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

JUMAT, 12 DESEMBER 2025 | 17:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebanyak delapan orang mantan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didakwa melakukan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) hingga mencapai Rp135,29 miliar.

"Telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pengesahan RPTKA, memaksa para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin RPTKA," kata salah satu Jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.

Delapan terdakwa adalah Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK tahun 2019-2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019-2024 serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA Direktorat PPTKA Kemnaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono.

Staf Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2019-2024, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad; Dirjen Binapenta dan PPK Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono; Direktur PPTKA 2019-2024 yang diangkat sebagai Dirjen Binapenta 2024-2025, Haryanto.

Kemudian Direktur PPTKA 2017-2019, Wisnu Pramono; dan Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025, Devi Angraeni.

Jaksa membeberkan masing-masing para terdakwa menerima uang dengan nominal berbeda terkait dugaan pemerasan tersebut. Suhartono menerima Rp460 juta sejak 2020-2023, Haryanto sebesar Rp84,7 miliar dan satu unit mobil Innova Reborn dengan nopol B 1354 HKY sejak 2018-2025.

Kemudian Wisnu Pramono sebesar Rp25,1 miliar dan satu unit motor Vespa Primavera nopol B 4880 BUQ sejak 2017-2019, Devi Angraeni sebesar Rp3,25 miliar sejak 2017-2025, Gatot Widiartono sebesar Rp9,47 miliar sejak 2018-2025.

Putri Citra Wahyoe menerima sebesar Rp6,39 miliar selama tahun 2017-2025, Alfa Eshad sebesar Rp5,23 miliar selama 2017-2025, dan Jamal Shodiqin sebesar Rp551,1 juta selama 2017-2025.

Jaksa menyebut uang tersebut berasal dari para agen TKA, baik secara individu maupun perusahaan agen tenaga kerja. Seluruhnya sejumlah Rp135,29 miliar.

Berita

Hukum

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara