Ardito Wijaya Bayar Utang Kampanye Pakai Duit Suap Proyek

Mayoritas uang suap yang diterima Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Ardito Wijaya dipakai untuk bayar utang bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pada Pilkada 2024.

Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto mengatakan, Ardito menerima uang suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng sebesar Rp5,75 miliar.

"Di antaranya diduga digunakan untuk dana operasional Bupati sebesar Rp500 juta, pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp5,25 miliar," kata Mungki kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis sore, 11 Desember 2025.

Mungki mengungkapkan, uang Rp5,75 miliar itu diterima Ardito berasal dari rekanan perusahaan yang dimenangkan untuk menggarap proyek di Pemkab Lamteng.

Di mana, pasca dilantik menjadi Bupati Lamteng, Ardito memerintahkan Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lamteng untuk mengatur pemenang pengadaan barang/jasa (PBJ) di sejumlah SKPD Lamteng melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

"Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW (Ardito Wijaya), saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030," kata Mungki.

Dari kegiatan OTT yang berlangsung sejak Selasa, 9 Desember 2025 hingga Rabu, 10 Desember 2025, KPK mengamankan dan menetapkan lima orang tersangka.

Kelima tersangka dimaksud, yakni Ardito Wijaya selaku Bupati Lamteng periode 2025-2030, Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lamteng, Ranu Hari Prasetyo  selaku adik tersangka Ardito, Anton Wibowo selaku Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Lamteng sekaligus kerabat dekat Bupati, dan Mohamad Lukman Sjamsuriito  selaku Direktur PT Elkaka Mandiri (EM).