Berita

Maskapai Lion Group

Publika

Pemerintah Didesak Buka Penerbangan Darurat Jangkau Daerah Terisolasi Bencana

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah diminta membuka layanan penerbangan harian dari dan menuju Bandara Rembele di Bener Meriah, Aceh. Layanan udara ini menjadi kebutuhan mendesak setelah akses darat di sejumlah titik penghubung Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, hingga Lhokseumawe terputus akibat bencana.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, mengatakan kondisi masyarakat di dataran tinggi Gayo saat ini sangat kritis karena jalur darat tidak dapat dilalui, sehingga warga terisolasi tanpa kepastian kapan akses kembali normal.

“Masyarakat harus berjalan kaki puluhan kilometer menuju Bireuen atau Lhokseumawe hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalur berlumpur dan rawan longsor. Kami mendorong agar segera dilakukan pembukaan penerbangan Bandara Rembele untuk mempermudah mobilitas pascabencana,” ujarnya lewat keterangan resminya, Kamis, 11 Desember 2025.


Ruslan juga menyoroti lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat terhentinya distribusi barang karena kendaraan logistik tidak dapat melintas.

“Banyak usaha lumpuh total. Distribusi barang berhenti. Ini bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana logistik. Penerbangan adalah satu-satunya jalur hidup yang tersisa,” kata mantan Bupati Bireuen periode 2012?"2017 itu.

Ia menyampaikan bahwa usulan pembukaan penerbangan darurat telah diteruskan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, kepada Pendiri Lion Group yang juga Anggota DPR dan Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Rusdi Kirana.

“Kami berharap Wings Air dapat membuka penerbangan setiap hari. Jika memungkinkan, dua kali sehari dari Medan dan Banda Aceh menuju Rembele dan sebaliknya,” ujarnya.

Ruslan menambahkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Rembele dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan izin operasional tidak menjadi kendala.

“Saya sudah meminta Kepala Bandara Rembele mempercepat proses perizinan. Ini kondisi darurat, tidak boleh diberlakukan prosedur seperti masa normal. Semua harus bergerak cepat. Ada ribuan nyawa yang bergantung pada layanan transportasi udara,” tegasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya