Berita

Mobil Daihatsu Gran Max, yang digunakan untuk mengangkut program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menabrak siswa SD di Jakarta (Istimewa)

Politik

DPR Desak SPPG dan Pengemudi Tanggung Jawab atas Siswa Tertabrak Mobil MBG

KAMIS, 11 DESEMBER 2025 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengecam keras insiden tragis di SDN 1 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, yang terjadi Kamis pagi, 11 Desember 2025. 

Peristiwa di mana mobil pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa di halaman sekolah ini dinilai sebagai kelalaian yang tak termaafkan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mendesak agar bukan hanya pengemudi, tetapi juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mempekerjakannya, untuk bertanggung jawab penuh secara hukum.


“Pengemudi (driver) wajib ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. SPPG yang mempekerjakan driver ini harus bertanggung jawab atas kejadian ini!” tegas Irma kepada RMOL, Kamis, 11 Desember 2025.

Irma berharap pihak Kepolisian dapat mengusut tuntas insiden tersebut. Ia mempertanyakan kelayakan pengemudi yang bertugas membawa logistik penting ke area sekolah.

“SPPG harus bertanggung jawab! Itu driver punya SIM tidak? Polisi harus betul-betul menindaklanjuti kasus ini,” ujar Legislator Nasdem ini, 

Menurut Irma, insiden tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak-pihak terkait.

Insiden nahas itu terjadi sekitar pukul 06:30 WIB, saat para siswa sedang mengikuti kegiatan belajar di halaman sekolah. Video yang viral menunjukkan mobil pengangkut makanan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa di halaman sekolah.

Laporan menyebutkan, setidaknya satu anak terlihat tergeletak tidak berdaya dengan seragam merah putih, memicu kepanikan guru, siswa lain, dan warga yang segera menolong.

Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya merespons cepat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan tim sudah berada di lokasi.

"Saat ini Kapolres lagi di TKP, mendatakan korban. Prioritas utama membawa korban ke rumah sakit untuk ditangani medis," kata Kombes Budi.

Pernyataan dari DPR ini menambah tekanan bagi kepolisian untuk tidak hanya menindak pengemudi, tetapi juga mengevaluasi pihak manajemen (SPPG) yang bertanggung jawab atas pengadaan dan operasional kendaraan program MBG.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya