Kondisi Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang usai dilanda banjir bandang. (Foto: kiriman warga)
Hanya ada dua langkah yang bisa memaksa pemerintah pusat benar-benar bergerak cepat menangani bencana di Aceh. Bukan sekadar taktis tapi sekaligus ditakuti para menteri.
“Pak Presiden Prabowo, Bapak umumkan secara mendadak jika Bapak segera berkantor di Aceh, di Banda Aceh, selama 7 hari,” kata pengamat politik dan pemerintahan Risman Rachman dikutip dari akun Facobook miliknya pagi ini, Kamis, 11 Desember 2025.
Menurut Risman, pengumuman mendadak akan jadi “alarm perang” di telinga para menteri dan pejabat tinggi. Begitu presiden memutuskan berkantor di Aceh, kata dia, menteri, TNI, Polri, hingga birokrasi daerah akan otomatis bergerak.
“Sejak saat itu, semua akan bergerak mencari cara memastikan listrik, air dan birokrasi berfungsi, dan bekerja lebih dari biasanya,” terangnya.
Ia menambahkan, para pejabat bukan hanya menggerakkan unit masing-masing tapi juga akan terpaksa mengerahkan jejaring, relasi, bahkan kantong pribadi.
“Itu karena mereka akan mencari ‘muka’ kepada Bapak (Presiden). Satu hal yang mereka takuti, diganti,” sindir Risman.
Skenario kedua tak kalah ekstrem. Risman membayangkan Presiden Prabowo tiba di Aceh, lalu langsung memimpin rapat khusus penanganan bencana. Setelah itu, presiden mengumumkan rencana perjalanan darat melintasi daerah-daerah terdampak.
“Di Aceh, Bapak pimpin rapat khusus, umumkan Bapak akan melakukan perjalanan darat ke arah Utara, bergerak ke Tengah, kembali menuju ke Timur,” ucapnya.
Jika skenario itu dilakukan, Risman yakin efeknya akan langsung terasa. Minimal jembatan-jembatan darurat akan terbangun segera dan memutus isolasi.
"Jika sudah bisa lewat kendaraan, distribusi logistik dan barang ekonomi segera lancar,” tulisnya lagi.
Risman menutup analisisnya dengan gambaran dramatis. Setrlah selesai berkantor di Aceh, Presiden menuju Sumatera Utara melalui jalur darat, disambut rakyat yang sudah merasakan perubahan cepat.
“Di jalan Bapak bisa tersenyum dan rakyat Aceh akan menyertakan dengan doa,” katanya.
Risman menyebut dua langkah ekstrem ini sebagai opsi terakhir. Jika tidak dilakukan ia khawatir Aceh akan mengambil jalannya sendiri dalam menghadapi bencana, sebuah sinyal keras yang seharusnya tak diabaikan Jakarta.
“Ini langkah yang ditakuti oleh menteri. Tapi inilah langkahnya. Dan ini seruan terakhir. Selebihnya, Aceh bisa jadi meninggalkan Pusat dalam menangani bencana,” kata dia mengingatkan keras.
