Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Tangkapan Layar KompasTV)

Publika

Wawancara Eksklusif di Tengah Bencana, Jokowi Jawab Kasus Ijazah Tak Berubah

RABU, 10 DESEMBER 2025 | 12:15 WIB

TENTANG dugaan ijazah palsu, dalam wawancara eksklusif Joko Widodo alias Jokowi dengan KompasTV, tak ada yang berubah. 

Jokowi keukeuh dengan argumentasi yang dibangunnya sendiri seperti yang dikumandangkan kuasa hukumnya dan para relawannya hampir satu tahun terakhir. Tak ada solusi, kebijaksanaan, atau sikap kenegarawanan.

Ijazahnya yang lebih dulu dilaporkan ke Bareskrim dan yang menuduh dialah yang membuktikan. Satu.


Jokowi benar-benar lupa bahwa ijazahnya ini sudah pernah memenjarakan dua orang warga negara, tanpa pernah dibuka, apalagi diuji apakah benar-benar asli atau sebaliknya. Dan ingat, Jokowi memotong laporan masyarakat ke Bareskrim, dengan melaporkan balik pihak pelapor ke Polda Metro Jaya. Ini tak lazim, sebetulnya.

Hasilnya, sudah sama-sama kita ketahui. Laporan masyarakat di Bareskrim ditutup dan laporan Jokowi dan relawannya naik di penyidikan di Polda Metro Jaya. 

Sekarang, sudah ada delapan orang tersangka dan sudah dikenakan pula cekal selama enam bulan ke depan. Wajar masyarakat pun bertanya dengan proses hukum yang seperti itu. Apalagi pihak tersangka dan kuasa hukumnya.

Yang menerbitkan ijazah sudah mengakui ijazah Jokowi asli. Lalu apa lagi? Ini juga masih menjadi alasan Jokowi. Dua.

Tapi Jokowi juga lupa bahwa yang membuat orang ragu, justru apa yang dilakukannya sejak awal. Baik soal IPK-nya sendiri yang pernah dikatakan di bawah 2. Lalu soal Pak Kasmudjo dosen pembimbing skripsi atau akademik atau dua-duanya? 

Intinya, keraguan orang itu justru diproduksi oleh Jokowi sendiri, bukan orang lain. Wajar saja orang juga menuntut ia membuka saja ijazahnya.

Apalagi pihak UGM sendiri, meski sudah mengakui Jokowi alumni mereka, tapi selalu saja terlihat kesulitan giliran membuktikannya. 

Sesuatu yang mudah, kok sulit betul dibuktikan dan bertele-tele. Wajar juga Profesor Sosiologi Hukum UNJ, Ciek Julyati Hisyam justru meyakini ijazah Jokowi palsu, karena saking sulitnya dibuktikan hal yang sederhana.

Jokowi juga kembali mengatakan bahwa ada operasi politik dari pihak lain, yang dikatakan sebagai orang besar di balik kasus ijazahnya ini, untuk merendahkan reputasinya. Tapi ia tak mau mengatakan siapa, dan menganggap orang sudah tahu tanpa harus dikatakan. Tiga.

Padahal justru dengan membukanya dan membuktikan bahwa ijazahnya asli seperti yang dilakukan Arsul Sani semua akan berakhir dengan sendirinya. 

Tapi Jokowi tetap memilih institusi negara dan hakim di Pengadilan nanti yang harus membuktikannya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudahkan? Begitulah.

Yang paling penting juga diketahui, sebetulnya pihak mana yang meminta wawancara eksklusif antara Jokowi dan KompasTV, di tengah suasana bencana ini? Apakah pihak KompasTV atau pihak Jokowi sendiri? Ini juga menentukan keseluruhan dari isi wawancara itu sendiri. Ini yang terakhir.

Jokowi mau diwawancarai, tapi tidak mau live dan pertanyaan tak dibebaskan seperti yang pernah dilakukan Presiden Prabowo sebelumnya, itu juga menentukan apakah wawancara itu murni atau ada setting politik yang hendak mau diraih? 

Sebetulnya, ini yang paling sulit dijawab ketimbang jawaban Jokowi saat diwawancarai itu yang tak banyak berubah alias sudah basi.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya