Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Tangkapan Layar KompasTV)

Publika

Wawancara Eksklusif di Tengah Bencana, Jokowi Jawab Kasus Ijazah Tak Berubah

RABU, 10 DESEMBER 2025 | 12:15 WIB

TENTANG dugaan ijazah palsu, dalam wawancara eksklusif Joko Widodo alias Jokowi dengan KompasTV, tak ada yang berubah. 

Jokowi keukeuh dengan argumentasi yang dibangunnya sendiri seperti yang dikumandangkan kuasa hukumnya dan para relawannya hampir satu tahun terakhir. Tak ada solusi, kebijaksanaan, atau sikap kenegarawanan.

Ijazahnya yang lebih dulu dilaporkan ke Bareskrim dan yang menuduh dialah yang membuktikan. Satu.


Jokowi benar-benar lupa bahwa ijazahnya ini sudah pernah memenjarakan dua orang warga negara, tanpa pernah dibuka, apalagi diuji apakah benar-benar asli atau sebaliknya. Dan ingat, Jokowi memotong laporan masyarakat ke Bareskrim, dengan melaporkan balik pihak pelapor ke Polda Metro Jaya. Ini tak lazim, sebetulnya.

Hasilnya, sudah sama-sama kita ketahui. Laporan masyarakat di Bareskrim ditutup dan laporan Jokowi dan relawannya naik di penyidikan di Polda Metro Jaya. 

Sekarang, sudah ada delapan orang tersangka dan sudah dikenakan pula cekal selama enam bulan ke depan. Wajar masyarakat pun bertanya dengan proses hukum yang seperti itu. Apalagi pihak tersangka dan kuasa hukumnya.

Yang menerbitkan ijazah sudah mengakui ijazah Jokowi asli. Lalu apa lagi? Ini juga masih menjadi alasan Jokowi. Dua.

Tapi Jokowi juga lupa bahwa yang membuat orang ragu, justru apa yang dilakukannya sejak awal. Baik soal IPK-nya sendiri yang pernah dikatakan di bawah 2. Lalu soal Pak Kasmudjo dosen pembimbing skripsi atau akademik atau dua-duanya? 

Intinya, keraguan orang itu justru diproduksi oleh Jokowi sendiri, bukan orang lain. Wajar saja orang juga menuntut ia membuka saja ijazahnya.

Apalagi pihak UGM sendiri, meski sudah mengakui Jokowi alumni mereka, tapi selalu saja terlihat kesulitan giliran membuktikannya. 

Sesuatu yang mudah, kok sulit betul dibuktikan dan bertele-tele. Wajar juga Profesor Sosiologi Hukum UNJ, Ciek Julyati Hisyam justru meyakini ijazah Jokowi palsu, karena saking sulitnya dibuktikan hal yang sederhana.

Jokowi juga kembali mengatakan bahwa ada operasi politik dari pihak lain, yang dikatakan sebagai orang besar di balik kasus ijazahnya ini, untuk merendahkan reputasinya. Tapi ia tak mau mengatakan siapa, dan menganggap orang sudah tahu tanpa harus dikatakan. Tiga.

Padahal justru dengan membukanya dan membuktikan bahwa ijazahnya asli seperti yang dilakukan Arsul Sani semua akan berakhir dengan sendirinya. 

Tapi Jokowi tetap memilih institusi negara dan hakim di Pengadilan nanti yang harus membuktikannya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudahkan? Begitulah.

Yang paling penting juga diketahui, sebetulnya pihak mana yang meminta wawancara eksklusif antara Jokowi dan KompasTV, di tengah suasana bencana ini? Apakah pihak KompasTV atau pihak Jokowi sendiri? Ini juga menentukan keseluruhan dari isi wawancara itu sendiri. Ini yang terakhir.

Jokowi mau diwawancarai, tapi tidak mau live dan pertanyaan tak dibebaskan seperti yang pernah dilakukan Presiden Prabowo sebelumnya, itu juga menentukan apakah wawancara itu murni atau ada setting politik yang hendak mau diraih? 

Sebetulnya, ini yang paling sulit dijawab ketimbang jawaban Jokowi saat diwawancarai itu yang tak banyak berubah alias sudah basi.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Warga Gaza Sumbang 1.000 Dolar AS untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 02 Desember 2025 | 05:03

UPDATE

Seperti Terra Drone, Harusnya Aparat Usut Korporasi Pembalak Liar di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:14

Prabowo Dengarkan Keluhan Warga di Pengungsian Aceh Tengah

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:09

Kopdes Merah Putih Bukan Ancaman Usaha Lokal

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:04

Purbaya Ogah Kirim Baju Ilegal ke Korban Bencana Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:02

Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:57

Muhammadiyah Diganjar Penghargaan Nazhir Tanah Wakaf Terluas 2025

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Petinggi NATO Minta Eropa Bersiap Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Ketika Negara, Bisnis, dan Partai Merobohkan Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:45

Rezim Hukum Bencana: Kontradiksi Bantuan dan Ganti Rugi

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:39

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:14

Selengkapnya