Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah. (Foto F-PKB)

Nusantara

Pemerintah Harus Segera Kendalikan Harga Pangan di Daerah Bencana

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 16:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga bahan pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama di wilayah yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di tengah situasi darurat bencana.

“Stabilisasi harga penting untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Apalagi sudah ada kecenderungan beberapa harga pangan mengalami kenaikan,” ujar Imas Aan Ubudiyah di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.


Berdasarkan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan, di antaranya cabai rawit merah, bawang merah, cabai merah keriting, dan minyak goreng Minyakita.

Cabai rawit merah pada pekan kedua tercatat naik menjadi Rp68.700 per kilogram. Bawang merah berada di angka Rp68.700 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp63.000 per kilogram atau naik 14,55 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Minyakita juga masih tinggi dengan rata-rata nasional Rp18.100 per liter, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

“Kami meminta pemerintah tidak hanya melakukan stabilisasi harga, tetapi juga memperkuat mitigasi agar lonjakan harga tidak semakin menekan masyarakat, terutama di daerah terdampak bencana,” ujar Imas.

Ia menambahkan, bencana sering menyebabkan gangguan produksi pangan, distribusi logistik terputus, dan kelangkaan komoditas, sehingga harga kebutuhan pokok berpotensi naik.

“Tugas pemerintah adalah memastikan pasokan pangan tetap aman. Kementerian Perdagangan harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi tidak terhambat,” tegasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya