Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah. (Foto F-PKB)

Nusantara

Pemerintah Harus Segera Kendalikan Harga Pangan di Daerah Bencana

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 16:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga bahan pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama di wilayah yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di tengah situasi darurat bencana.

“Stabilisasi harga penting untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Apalagi sudah ada kecenderungan beberapa harga pangan mengalami kenaikan,” ujar Imas Aan Ubudiyah di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.


Berdasarkan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, sejumlah komoditas tercatat mengalami kenaikan, di antaranya cabai rawit merah, bawang merah, cabai merah keriting, dan minyak goreng Minyakita.

Cabai rawit merah pada pekan kedua tercatat naik menjadi Rp68.700 per kilogram. Bawang merah berada di angka Rp68.700 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp63.000 per kilogram atau naik 14,55 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Minyakita juga masih tinggi dengan rata-rata nasional Rp18.100 per liter, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

“Kami meminta pemerintah tidak hanya melakukan stabilisasi harga, tetapi juga memperkuat mitigasi agar lonjakan harga tidak semakin menekan masyarakat, terutama di daerah terdampak bencana,” ujar Imas.

Ia menambahkan, bencana sering menyebabkan gangguan produksi pangan, distribusi logistik terputus, dan kelangkaan komoditas, sehingga harga kebutuhan pokok berpotensi naik.

“Tugas pemerintah adalah memastikan pasokan pangan tetap aman. Kementerian Perdagangan harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi tidak terhambat,” tegasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya