Berita

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat meninjau program MBG. (Istimewa)

Politik

Cak Imin Minta Dapur MBG Setop Pakai Bahan Impor

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam acara penganugerahan Penghargaan Inspiradaya kepada Dapur SPPG terbaik, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,  menekankan pentingnya kemandirian serta pemanfaatan penuh terhadap bahan baku lokal. 

Penghargaan itu diberikan kepada dapur-dapur yang berhasil menciptakan ekosistem ekonomi baru, melibatkan komunitas sekitar, serta memutus ketergantungan pada bahan impor.


“Jangan sekali-kali menggunakan bahan impor dalam produksi MBG. Bahkan banyak yang memakai tepung impor tanpa sadar. Padahal karbohidrat itu bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing daerah,” tegasnya di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Cak Imin mencontohkan inovasi dari berbagai daerah seperti Papua yang mengoptimalkan sagu, Maluku berbasis singkong, hingga inovasi pengganti susu dari pangan lokal.

Menurutnya, inilah model ideal di mana SPPG bukan hanya memasak, tetapi menggerakkan petani dan komunitas di sekitarnya menjadi lebih produktif.

“Yang sebelumnya tidak pernah menanam menjadi penanam, dan hasilnya dibeli oleh dapur. Inilah berkah SPPG,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut larangan bahan impor, Cak Imin menjelaskan bahwa tahap awal masih berupa imbauan, namun pemerintah mendorong semua pihak memberi apresiasi kepada dapur yang paling inovatif dan konsisten memakai bahan lokal. 

“Tepung, protein, dan semua bahan impor lainnya kita dorong untuk dihilangkan bertahap,” tegasnya.

Soal harapan terhadap seluruh SPPG, Cak Imin kembali menegaskan perintah Presiden bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada gizi siswa, tapi juga perlu menggerakkan ekonomi masyarakat. 

“Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal gizi siswa, tapi bagaimana ekonomi masyarakat setempat bergerak," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya