Berita

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat meninjau program MBG. (Istimewa)

Politik

Cak Imin Minta Dapur MBG Setop Pakai Bahan Impor

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam acara penganugerahan Penghargaan Inspiradaya kepada Dapur SPPG terbaik, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,  menekankan pentingnya kemandirian serta pemanfaatan penuh terhadap bahan baku lokal. 

Penghargaan itu diberikan kepada dapur-dapur yang berhasil menciptakan ekosistem ekonomi baru, melibatkan komunitas sekitar, serta memutus ketergantungan pada bahan impor.


“Jangan sekali-kali menggunakan bahan impor dalam produksi MBG. Bahkan banyak yang memakai tepung impor tanpa sadar. Padahal karbohidrat itu bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing daerah,” tegasnya di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Cak Imin mencontohkan inovasi dari berbagai daerah seperti Papua yang mengoptimalkan sagu, Maluku berbasis singkong, hingga inovasi pengganti susu dari pangan lokal.

Menurutnya, inilah model ideal di mana SPPG bukan hanya memasak, tetapi menggerakkan petani dan komunitas di sekitarnya menjadi lebih produktif.

“Yang sebelumnya tidak pernah menanam menjadi penanam, dan hasilnya dibeli oleh dapur. Inilah berkah SPPG,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut larangan bahan impor, Cak Imin menjelaskan bahwa tahap awal masih berupa imbauan, namun pemerintah mendorong semua pihak memberi apresiasi kepada dapur yang paling inovatif dan konsisten memakai bahan lokal. 

“Tepung, protein, dan semua bahan impor lainnya kita dorong untuk dihilangkan bertahap,” tegasnya.

Soal harapan terhadap seluruh SPPG, Cak Imin kembali menegaskan perintah Presiden bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada gizi siswa, tapi juga perlu menggerakkan ekonomi masyarakat. 

“Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal gizi siswa, tapi bagaimana ekonomi masyarakat setempat bergerak," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya