Berita

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat meninjau program MBG. (Istimewa)

Politik

Cak Imin Minta Dapur MBG Setop Pakai Bahan Impor

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam acara penganugerahan Penghargaan Inspiradaya kepada Dapur SPPG terbaik, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,  menekankan pentingnya kemandirian serta pemanfaatan penuh terhadap bahan baku lokal. 

Penghargaan itu diberikan kepada dapur-dapur yang berhasil menciptakan ekosistem ekonomi baru, melibatkan komunitas sekitar, serta memutus ketergantungan pada bahan impor.


“Jangan sekali-kali menggunakan bahan impor dalam produksi MBG. Bahkan banyak yang memakai tepung impor tanpa sadar. Padahal karbohidrat itu bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing daerah,” tegasnya di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Cak Imin mencontohkan inovasi dari berbagai daerah seperti Papua yang mengoptimalkan sagu, Maluku berbasis singkong, hingga inovasi pengganti susu dari pangan lokal.

Menurutnya, inilah model ideal di mana SPPG bukan hanya memasak, tetapi menggerakkan petani dan komunitas di sekitarnya menjadi lebih produktif.

“Yang sebelumnya tidak pernah menanam menjadi penanam, dan hasilnya dibeli oleh dapur. Inilah berkah SPPG,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut larangan bahan impor, Cak Imin menjelaskan bahwa tahap awal masih berupa imbauan, namun pemerintah mendorong semua pihak memberi apresiasi kepada dapur yang paling inovatif dan konsisten memakai bahan lokal. 

“Tepung, protein, dan semua bahan impor lainnya kita dorong untuk dihilangkan bertahap,” tegasnya.

Soal harapan terhadap seluruh SPPG, Cak Imin kembali menegaskan perintah Presiden bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada gizi siswa, tapi juga perlu menggerakkan ekonomi masyarakat. 

“Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal gizi siswa, tapi bagaimana ekonomi masyarakat setempat bergerak," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya