Berita

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat meninjau program MBG. (Istimewa)

Politik

Cak Imin Minta Dapur MBG Setop Pakai Bahan Impor

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam acara penganugerahan Penghargaan Inspiradaya kepada Dapur SPPG terbaik, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,  menekankan pentingnya kemandirian serta pemanfaatan penuh terhadap bahan baku lokal. 

Penghargaan itu diberikan kepada dapur-dapur yang berhasil menciptakan ekosistem ekonomi baru, melibatkan komunitas sekitar, serta memutus ketergantungan pada bahan impor.


“Jangan sekali-kali menggunakan bahan impor dalam produksi MBG. Bahkan banyak yang memakai tepung impor tanpa sadar. Padahal karbohidrat itu bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing daerah,” tegasnya di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Cak Imin mencontohkan inovasi dari berbagai daerah seperti Papua yang mengoptimalkan sagu, Maluku berbasis singkong, hingga inovasi pengganti susu dari pangan lokal.

Menurutnya, inilah model ideal di mana SPPG bukan hanya memasak, tetapi menggerakkan petani dan komunitas di sekitarnya menjadi lebih produktif.

“Yang sebelumnya tidak pernah menanam menjadi penanam, dan hasilnya dibeli oleh dapur. Inilah berkah SPPG,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut larangan bahan impor, Cak Imin menjelaskan bahwa tahap awal masih berupa imbauan, namun pemerintah mendorong semua pihak memberi apresiasi kepada dapur yang paling inovatif dan konsisten memakai bahan lokal. 

“Tepung, protein, dan semua bahan impor lainnya kita dorong untuk dihilangkan bertahap,” tegasnya.

Soal harapan terhadap seluruh SPPG, Cak Imin kembali menegaskan perintah Presiden bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada gizi siswa, tapi juga perlu menggerakkan ekonomi masyarakat. 

“Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal gizi siswa, tapi bagaimana ekonomi masyarakat setempat bergerak," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya