Berita

Presiden Prabowo Subianto memeluk korban banjir di Tapanuli Tengah, Senin, 1 Desember 2025 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Publika

Bencana Sumatera Bisa Sebabkan Reshuffle Kabinet

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 12:18 WIB

BELAJAR  dari reshuffle kabinet sebelumnya, biasanya didahului oleh peristiwa besar. Misalnya, peristiwa demo yang berakhir rusuh akhir Agustus, kemarin. 

Dua kali terjadi reshuffle kabinet dalam waktu yang berdekatan. Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Olahraga. Bahkan Menteri BUMN dihapus, tapi Menterinya selamat. Erick Thohir, jadi Menteri Olahraga. 

Peristiwa Bencana Sumatera ini agaknya juga akan berakhir dengan reshuffle. Tapi belum tahu kapan? Tanda-tandanya sudah terlihat.


Setidaknya ada tiga menteri yang paling disorot, bahkan diminta bertobat oleh menteri lainnya. Yakni Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup. 

Ada pula menteri yang meminta tiga Menteri itu bertobat. Menteri apalagi kalau bukan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. 

Bahkan Cak Imin meminta bertobat lewat surat resmi yang dilayangkannya. Memang kocak Menteri Cak Imin ini. Wajar saja, aksinya membuat tiga menteri itu naik pitam, dan balik meminta agar Cak Imin juga ikut bertobat, tak hanya dirinya saja.

Menko Pangan Zulkifli Hasan juga disorot, tapi bukan dalam kaitan dengan terjadinya bencana. Melainkan, karena aksinya di lokasi bencana yang tebar pesona di tengah bencana. 

Ini lebih karena respons kepantasan saja dan ada aroma persaingan citra politik di dalamnya. Tapi merembet juga ke masa lalu, karena Zulkifli Hasan juga pernah jadi Menteri Kehutanan. Ia dianggap pihak yang juga harus bertanggung jawab. 

Pokoknya, tak ada yang boleh enak dapat citra sendirian saja. Tapi yang paling parah memang pernyataan Kepala BNPB.

Seperti Menko Polkam pada demo yang berakhir rusuh akhir Agustus kemarin, karena dianggap yang paling bertanggung jawab dan gagal, maka Kepala BNPB pada bencana Sumatera awal Desember ini, juga yang paling bertanggung jawab dan dianggap juga gagal. 

Bahkan, pernyataannya di awal bahwa bencana ini hanya mencekam di medsos saja, turut memperburuk citra Pemerintahan menanggulangi bencana ini. Tak ada obat lain, kalau ada reshuffle kabinet, Kepala BNPB adalah yang paling didukung oleh masyarakat untuk dicopot, apa pun alasannya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah diminta mundur anggota DPR secara terang-terangan dalam Rapat Dengar Pendapat. Tidak saja dianggap harus bertanggung jawab, tapi juga tak mengerti dengan persoalan kehutanan itu sendiri. 

Mantan Bareskrim Susno Duadji menganggap tidaklah pantas seorang menteri di hadapan publik mengatakan akan minta izin Presiden menindak perusahaan terkait bencana yang terjadi. 

Alih-alih mengambil tanggung jawab, Menteri Kehutanan justru lempar bola panas kepada Presiden, hingga menimbulkan spekulasi terhadap Presiden itu sendiri. Apakah itu disengaja? Entahlah.

Sebetulnya, ini momen paling pas bagi Presiden Prabowo untuk mengurangi dominasi politik Jokowi dalam kabinetnya, dengan pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 

Kalau kedapatan main domino dengan mantan pembalak hutan kemarin, bisa dimaafkan, kalau bencana yang terjadi saat ini, bagaimana pula cara memaafkannya? 

Dan kalau Budi Arie Setiadi bisa dengan mudah dicopot pada reshuffle sebelumnya, seharusnya Raja Juli lebih mudah lagi, karena alasan terlalu sempurna. Raja Juli pun bahkan sudah pasrah dengan takdir Tuhan.

Dalam situasi tenang dan datar, kemampuan dan aslinya seseorang, tak akan terlihat. Tapi dalam situasi krisis, kemampuan dan aslinya seseorang akan terlihat jelas. 

Makanya peristiwa besar pastilah akan melahirkan orang besar. Orang kecil tak akan bisa melewati peristiwa besar. Seorang Presiden seperti Prabowo, akan lebih mudah menilai anak buahnya di saat peristiwa besar seperti demo yang berakhir rusuh kemarin dan bencana Sumatera saat ini. 

Di kepalanya pasti sudah ada siapa yang akan lanjut dan siapa yang harus berhenti sampai di sini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan termasuk juga Menteri PU, juga layak disorot dalam situasi bencana saat ini. 

Dengan begitu banyaknya kerusakan yang diakibatkan bencana Sumatera ini, kinerja dari kedua menteri ini juga diperlukan untuk memulihkan keadaan. Tapi sejauh ini belum terlihat rencana kerja dari kedua Menteri ini mengembalikan jalan, jembatan, dan rumah-rumah warga yang habis akibat bencana ini. 

Relokasi warga ke tempat yang baru yang lebih aman adalah salah satu solusi. Dan entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan, kalau perencanaannya saja belum terlihat.

Semoga bisa pulih lebih cepat dan musibah ini segera berlalu.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya