Berita

Presiden Prabowo Subianto memeluk korban banjir di Tapanuli Tengah, Senin, 1 Desember 2025 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Publika

Bencana Sumatera Bisa Sebabkan Reshuffle Kabinet

SELASA, 09 DESEMBER 2025 | 12:18 WIB

BELAJAR  dari reshuffle kabinet sebelumnya, biasanya didahului oleh peristiwa besar. Misalnya, peristiwa demo yang berakhir rusuh akhir Agustus, kemarin. 

Dua kali terjadi reshuffle kabinet dalam waktu yang berdekatan. Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Olahraga. Bahkan Menteri BUMN dihapus, tapi Menterinya selamat. Erick Thohir, jadi Menteri Olahraga. 

Peristiwa Bencana Sumatera ini agaknya juga akan berakhir dengan reshuffle. Tapi belum tahu kapan? Tanda-tandanya sudah terlihat.


Setidaknya ada tiga menteri yang paling disorot, bahkan diminta bertobat oleh menteri lainnya. Yakni Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup. 

Ada pula menteri yang meminta tiga Menteri itu bertobat. Menteri apalagi kalau bukan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. 

Bahkan Cak Imin meminta bertobat lewat surat resmi yang dilayangkannya. Memang kocak Menteri Cak Imin ini. Wajar saja, aksinya membuat tiga menteri itu naik pitam, dan balik meminta agar Cak Imin juga ikut bertobat, tak hanya dirinya saja.

Menko Pangan Zulkifli Hasan juga disorot, tapi bukan dalam kaitan dengan terjadinya bencana. Melainkan, karena aksinya di lokasi bencana yang tebar pesona di tengah bencana. 

Ini lebih karena respons kepantasan saja dan ada aroma persaingan citra politik di dalamnya. Tapi merembet juga ke masa lalu, karena Zulkifli Hasan juga pernah jadi Menteri Kehutanan. Ia dianggap pihak yang juga harus bertanggung jawab. 

Pokoknya, tak ada yang boleh enak dapat citra sendirian saja. Tapi yang paling parah memang pernyataan Kepala BNPB.

Seperti Menko Polkam pada demo yang berakhir rusuh akhir Agustus kemarin, karena dianggap yang paling bertanggung jawab dan gagal, maka Kepala BNPB pada bencana Sumatera awal Desember ini, juga yang paling bertanggung jawab dan dianggap juga gagal. 

Bahkan, pernyataannya di awal bahwa bencana ini hanya mencekam di medsos saja, turut memperburuk citra Pemerintahan menanggulangi bencana ini. Tak ada obat lain, kalau ada reshuffle kabinet, Kepala BNPB adalah yang paling didukung oleh masyarakat untuk dicopot, apa pun alasannya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah diminta mundur anggota DPR secara terang-terangan dalam Rapat Dengar Pendapat. Tidak saja dianggap harus bertanggung jawab, tapi juga tak mengerti dengan persoalan kehutanan itu sendiri. 

Mantan Bareskrim Susno Duadji menganggap tidaklah pantas seorang menteri di hadapan publik mengatakan akan minta izin Presiden menindak perusahaan terkait bencana yang terjadi. 

Alih-alih mengambil tanggung jawab, Menteri Kehutanan justru lempar bola panas kepada Presiden, hingga menimbulkan spekulasi terhadap Presiden itu sendiri. Apakah itu disengaja? Entahlah.

Sebetulnya, ini momen paling pas bagi Presiden Prabowo untuk mengurangi dominasi politik Jokowi dalam kabinetnya, dengan pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 

Kalau kedapatan main domino dengan mantan pembalak hutan kemarin, bisa dimaafkan, kalau bencana yang terjadi saat ini, bagaimana pula cara memaafkannya? 

Dan kalau Budi Arie Setiadi bisa dengan mudah dicopot pada reshuffle sebelumnya, seharusnya Raja Juli lebih mudah lagi, karena alasan terlalu sempurna. Raja Juli pun bahkan sudah pasrah dengan takdir Tuhan.

Dalam situasi tenang dan datar, kemampuan dan aslinya seseorang, tak akan terlihat. Tapi dalam situasi krisis, kemampuan dan aslinya seseorang akan terlihat jelas. 

Makanya peristiwa besar pastilah akan melahirkan orang besar. Orang kecil tak akan bisa melewati peristiwa besar. Seorang Presiden seperti Prabowo, akan lebih mudah menilai anak buahnya di saat peristiwa besar seperti demo yang berakhir rusuh kemarin dan bencana Sumatera saat ini. 

Di kepalanya pasti sudah ada siapa yang akan lanjut dan siapa yang harus berhenti sampai di sini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan termasuk juga Menteri PU, juga layak disorot dalam situasi bencana saat ini. 

Dengan begitu banyaknya kerusakan yang diakibatkan bencana Sumatera ini, kinerja dari kedua menteri ini juga diperlukan untuk memulihkan keadaan. Tapi sejauh ini belum terlihat rencana kerja dari kedua Menteri ini mengembalikan jalan, jembatan, dan rumah-rumah warga yang habis akibat bencana ini. 

Relokasi warga ke tempat yang baru yang lebih aman adalah salah satu solusi. Dan entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan, kalau perencanaannya saja belum terlihat.

Semoga bisa pulih lebih cepat dan musibah ini segera berlalu.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Warga Gaza Sumbang 1.000 Dolar AS untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 02 Desember 2025 | 05:03

UPDATE

Seperti Terra Drone, Harusnya Aparat Usut Korporasi Pembalak Liar di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:14

Prabowo Dengarkan Keluhan Warga di Pengungsian Aceh Tengah

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:09

Kopdes Merah Putih Bukan Ancaman Usaha Lokal

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:04

Purbaya Ogah Kirim Baju Ilegal ke Korban Bencana Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:02

Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:57

Muhammadiyah Diganjar Penghargaan Nazhir Tanah Wakaf Terluas 2025

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Petinggi NATO Minta Eropa Bersiap Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Ketika Negara, Bisnis, dan Partai Merobohkan Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:45

Rezim Hukum Bencana: Kontradiksi Bantuan dan Ganti Rugi

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:39

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:14

Selengkapnya