Ekonomi 2026, Prabowo Tak Bisa Lagi Berlindung di Balik Jokowi

Tahun 2026 disebut bakal menjadi tahun penentuan bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alasan warisan kebijakan era Presiden Joko Widodo tidak bisa dijadikan tameng sebab semua sudah sepenuhnya berada dalam kendali Prabowo.

Hal itu ditegaskan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dalam diskusi publik “Outlook Politik Ekonomi” di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin 8 Desember 2025.

"Tahun 2026 teramat penting bagi semuanya. Menjadi penting karena Prabowo tidak lagi bisa menarasikan bahwa dia mewarisi kebijakan-kebijakan Jokowi karena sudah satu tahun semua di bawah control Prabowo," kata Wijayanto.

Menurut dia, arti penting 2026 juga terletak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang benar-benar disusun berdasarkan visi, program, dan arahan presiden. Dengan demikian, persoalan kekurangan anggaran tidak lagi bisa menjadi alasan.

"Jadi masalah anggaran, potensi penerimaan dan alokasi telah disusun dan dijalankan. Tidak ada alasan lagi bahwa program-program tidak mendapatkan pendanaan yang memadai," ujarnya lagi

Tahun depan, kata Wijayanto, publik akan mulai menguliti hasil kerja pemerintahan Prabowo secara lebih keras. Beda dengan saat ini dimana publik masih memaklumi karena situasi transisi.

"Pada 2025 publik masih memahami karena situasi mendesak, waktu mepet, fiskal tidak mendukung. Tapi pada 2026  publik akan menuntut lebih dari program-program unggulan tersebut," urai dia.

Tak kalah penting, pertumbuhan ekonomi 2026 akan menjadi tolok ukur utama untuk membuktikan ambisi pertumbuhan 8 persen yang selama ini digaungkan Prabowo. Jika tercapai maka pemerintahan akan dianggap sangat kredibel oleh masyarakat.

"Tetapi jika angkanya tidak sesuai diharapkan, kredibiltas akan berkurang karena banyak janji yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan," tambahnya. 

Dari sisi global, pertumbuhan ekonomi dunia memang diprediksi sedikit membaik dari 3 persen pada 2025 menjadi 3,1 persen pada 2026. Namun, kondisi itu belum tentu menguntungkan Indonesia.

"Masalahnya, partner dagang Indonesia mayoritas mengalami pertumbuhan yang justru melambat pada 2025 ini. China, Filipina, Malaysia, India, Jepang, semua melambat. Amerika Serikat stagnan. Korea Selatan naik tapi transaksi ekonomi dengan Indonesia tidak begitu signifikan," urainya.  

Ia menambahkan prediksi bahwa ekspor akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi perlu dikaji ulang sebab struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas.

"Terlebih 60 persen tren ekspor kita adalah komoditas dan enam komoditas utama mewakili 42 persen ekspor total. Dari enam komoditas utama tiga diantaranya cenderung turun. Batubara, CPO, nikel. Sedangkan tembaga, LNG, timah masih naik," jelasnya.

Dari sisi domestik, Wijayanto menyoroti perubahan struktural neraca pembayaran Indonesia pasca-pandemi Covid-19, terlihat dari transaksi berjalan dan transaksi finansial. Transaksi berjalan menunjukkan impor yang kian tinggi, sementara beban utang dan cicilan bunga melonjak tajam.

"Untungnya angka ekspor naik, jadi masih bisa menahan tekanan," jelasnya lagi.

Namun, di sisi transaksi finansial justru terlihat stagnasi. Aliran modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung (FDI) maupun investasi portofolio, melambat padahal dana ini penting untuk menopang pembiayaan ekonomi.

"Meski inflow melambat cadangan devisa tetap meningkat. Ini fenomena yang perlu dicermati serius," tutup Wijayanto.