Menkeu dan DPR Sepakat Suntik PMN Rp14,41 Triliun untuk Empat BUMN

Pemerintah bersama Komisi XI DPR menyepakati pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14,41 triliun yang mencakup skema tunai dan non-tunai.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin 8 Desember 2025.

"Komisi XI DPR menyetujui PMN tunai dan non tunai dalam APBN Tahun 2025," kata Misbakhun.

Dari total alokasi tersebut, Rp11,45 triliun dialokasikan sebagai PMN tunai, di antaranya untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp1,8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan trainset serta retrofit armada KRL Jabodetabek sebagai kelanjutan dari PMN 2024. 

Selanjutnya, PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan Rp473 miliar untuk memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional. Dana ini akan dikhususkan untuk pengembangan sarana, termasuk fasilitas produksi dan sistem propulsi di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

Kemudian PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mendapat Rp2,5 triliun untuk pengadaan tiga kapal penumpang baru. Proyek ini merupakan kelanjutan dari program modernisasi armada yang sebelumnya sudah mendapat PMN di 2024.

Terakhir, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjadi penerima PMN terbesar dalam skema tunai sebesar Rp6,68 triliun, untuk memperkuat pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan PMN non tunai sebesar Rp2,95 triliun kepada Badan Bank Tanah dalam bentuk aset dengan nilai wajar. 

Misbakhun menegaskan bahwa dukungan ini diarahkan untuk mempercepat penyediaan lahan dalam program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.