Berita

Petugas mengevakuasi masyarakat terdampak banjir di Aceh (Foto: Dok. Humas Kemenimipas)

Politik

Desakan Percepatan Relokasi, Pengamat Wanti-wanti Huntara Tak Boleh Asal Jadi

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 19:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara di lokasi aman harus menjadi prioritas negara saat ini.

"Pemerintah perlu bergerak cepat menentukan titik-titik aman untuk membangun penampungan sementara. Lokasi huntara harus bebas dari ancaman banjir dan longsor, memiliki akses ke jalan utama, serta cukup dekat agar logistik dan tenaga kesehatan mudah menjangkau,"katanya dalam keterangan resmi pada Senin, 8 Desember 2025.


"Negara tidak boleh mengulang kesalahan dengan menempatkan warga di bantaran sungai yang sama atau lereng rapuh yang telah terbukti mematikan," tambahnya.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan lahan, termasuk opsi pencabutan atau pengurangan HGU, disebutnya sebagai langkah penting untuk memotong kebuntuan daerah yang kesulitan menyediakan lokasi relokasi.

"Hak guna usaha tidak boleh menjadi tembok yang menghalangi warga bencana mendapatkan tempat berlindung yang layak," tegasnya.

Terkait standar penampungan, ia mengingatkan bahwa huntara tidak boleh hanya menjadi ruang darurat asal jadi.

"Penampungan yang kumuh, sesak, tanpa privasi, dan tanpa layanan dasar hanya akan menciptakan gelombang baru penyakit, kekerasan domestik, konflik sosial, dan trauma panjang yang sulit dipulihkan," tuturnya.

Menurutnya, relokasi jauh lebih efektif dibanding terus mengirim bantuan sedikit-sedikit ke desa-desa terputus. 

Penempatan warga di huntara terpusat memudahkan pemerintah mengatur distribusi pangan, layanan kesehatan, hingga pendataan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya