DPR Sahkan RUU Penyesuaian Pidana jadi Undang-undang

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan (DPR) ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 8 Desember 2025.

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Prasana menyatakan, dalam Rapat Kerja tingkat 1 seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan terkait RUU Penyesuaian Pidana.

"Dan menyetujui RUU Penyesuaian Pidana untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2," ujar Dede dikutip melalui siaran kanal Youtube TV Parlemen.

Dede menyebutkan, pertimbangan utama penyusunan RUU Penyesuaian Pidana memuat 5 poin yang di antaranya:

1. Kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas undang-undang dan peraturan daerah. 

2. Mandat pasal 613 UU 1/2023 tentang KUHP yang mewajibkan penyesuaian seluruh ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem kategori pidana denda baru.

3. Penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional sehingga seluruh pidana kurungan dalam berbagai undang-undang dan perda harus dikonversi.

4. Penyempurnaan beberapa ketentuan KUHP nasional akibat kesalahan redaksi kebutuhan penjelasan dan penyelesaian terhadap pola perumusan baru yang tidak lagi menggunakan minimum khusus dan pemidanaan kumulatif.

5. Urgensi penyesuaian berlakunya KUHP nasional pada 2 Januari 2026 untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, dan disparritas pidana.

Usai dibacakan Dede, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada anggota parlemen yang hadir dalam Rapat Paripurna.

"Apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco dan dijawab setuju oleh para anggota parlemen.