Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Bisnis

Perbankan Indonesia Tumbuh Moderat, Modal Kuat Jadi Daya Tarik Investor Asing

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 14:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengungkapkan bahwa industri perbankan Indonesia sepanjang 2025 tetap mencatat pertumbuhan meski bersifat moderat. 

Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa dari sisi aset, perbankan tumbuh 9,43 persen secara tahunan (YoY) per Juni 2025.

“Industri perbankan selama 2025 ini masih mengalami pertumbuhan, tapi moderat,” ujar Hery dalam 40 Bisnis Indonesia Group Conference, Jakarta, Senin 8 Desember 2025. 


Dari sisi kredit atau pembiayaan, pertumbuhannya tercatat 7,7 persen YoY, sementara dana masyarakat meningkat 8,4 persen YoY.

Hery menambahkan, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di 84,2 persen, menunjukkan bank memiliki likuiditas yang cukup. 

“Masih banyak ruang untuk melakukan pembiayaan atau menyalurkan kredit,” jelasnya.

Dari sisi Net Interest Margin (NIM), perbankan berada di level 4,58 persen, yang merupakan indikator positif. Kekuatan permodalan bank juga tercatat tinggi, yakni 26,2 persen, tertinggi di kawasan ASEAN. 

“Bank-bank di Singapura, Malaysia, dan Thailand tidak setinggi ini,” tambah Hery.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) itu juga menekankan kondisi risiko kredit yang lebih terkendali. Rasio Loan at Risk (LAR) relatif landai dibandingkan masa pandemi, dan NPL gross tetap terjaga di 2,2 persen.

Secara umum, Hery menilai perbankan Indonesia berada dalam kondisi sehat, dengan NIM yang lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor asing. 

“Malaysia, Singapura, bahkan India tertarik untuk mengembangkan bisnis bank di Indonesia karena NIM kita masih sangat baik,” pungkasnya.

Meski pertumbuhan moderat, perbankan Indonesia menunjukkan likuiditas kuat, permodalan tebal, dan kualitas kredit terjaga, menjadikannya sektor yang menarik bagi investasi dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya