Berita

Anggota Komisi IV DPR, Riyono Caping. (Foto: F-PKS)

Politik

Rencana Presiden Bebaskan KUR bagi Petani Korban Bencana Patut Didukung

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 09:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera tidak hanya menimbulkan kerusakan pada permukiman dan infrastruktur, tetapi juga turut berdampak serius pada para petani dan peternak. 

Lahan pertanian terendam banjir, tanaman siap panen rusak, dan banyak kandang beserta hewan ternak ikut hanyut atau mati. Kondisi ini membuat para pelaku sektor agraria terpukul, kehilangan sumber penghasilan sekaligus menghadapi ancaman krisis pangan di tingkat lokal.

“Ada kurang lebih 30.000 ha sawah terkena dampak, 5.000 ha mengalami gagal panen. Jika ditotal, kerugian pusonya saja mencapai 195 miliar,” ungkao Anggota Komisi IV DPR, Riyono Caping, Senin, 8 Desember 2025.


Kerusakan dan dampak tidak hanya terjadi pada tanaman padi, tetapi juga jagung, kedelai, serta jenis tanaman hortikultura lainnya. Kondisi ini memerlukan pemetaan dan perencanaan ulang kondisi lahan produktif persawahan sebagai penyangga pangan di tiga provinsi tersebut.

Data lain yang disampaikan oleh Sekda Sumbar pada tanggal 7 Desember 2025 menyebutkan kerusakan area persawahan meliputi: sawah terdampak 6.749 hektare, lahan terdampak 6.713 hektare, kebun terdampak 1.031 hektare, kolam ikan terdampak 10.486 unit.

“Catatan dan kerusakan yang terkena dampak harus dihitung dengan cermat agar betul-betul valid. Kementan dan Pemda harus terus meningkatkan pendataan demi perbaikan dan bantuan untuk para petani ke depan,” tambah Riyono.

Legislator PKS itu lantas mendukung penuh rencana Presiden Prabowo membebaskan KUR bagi petani di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Menurutnya ini merupakan langkah bijak dan penting untuk pelayanan kemanusiaan sekaligus meringankan beban para petani.

“Petani harus diringankan bebannya. KUR yang akan dibebaskan oleh Presiden merupakan kebijakan cepat yang membantu para petani kita,” tutup Riyono Caping.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya