Berita

Menteri Keuangan AS Scott Bessent (Tangkapan layar YouTube CBS Face the Nation)

Dunia

Menkeu AS Scott Bessent Jual Aset Pertanian untuk Patuhi Etika Pejabat Publik

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 08:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengungkapkan bahwa ia baru saja menjual kepemilikannya di sebuah lahan pertanian kedelai. 

Dalam pernyataannya, Bessent mengatakan langkah tersebut dilakukan bukan karena bisnisnya merugi, tetapi untuk memenuhi aturan etika pemerintah yang melarang pejabat punya aset yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

"Saya terlibat di industri pertanian. Saya mengelola perkebunan kedelai," ujarnya, aat diwawancarai CBS dalam program Face the Nation, dikutip dari Reuters, Senin 8 Desember 2025.


Ia menegaskan bahwa lahan itu baru saja ia jual minggu ini sebagai bagian dari kewajiban etika. “Jadi saya sudah keluar dari bisnis itu,” ujarnya.

Bessent sebelumnya dikenal memiliki bisnis besar di sektor pertanian. Menurut The New York Times, ia menguasai lahan kedelai dan jagung di North Dakota senilai hingga 25 juta Dolar AS (sekitar Rp400 miliar) yang setiap tahun bisa memberinya pemasukan sewa hampir 1 juta Dolar AS.

Masalah muncul ketika ia bergabung dengan pemerintahan Donald Trump, dan sebagai menteri Bessent wajib menandatangani perjanjian etika pada Januari lalu. Dalam perjanjian itu, ia berjanji untuk melepas aset-aset yang bisa memicu benturan kepentingan, termasuk bisnis pertaniannya. 

Namun pada Agustus, Kantor Etika Pemerintah AS mengirim surat ke Komite Keuangan Senat, menyebut Bessent belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut.

Selain lahan pertanian, Bessent juga wajib menjual kepemilikan di hedge fund-nya, Key Square Group, dan berbagai aset lain. Menurut pernyataan bulan Agustus, ia telah menyelesaikan 96 persen divestasi dan berencana menuntaskan sisanya sebelum akhir tahun.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya