Berita

Menteri Keuangan AS Scott Bessent (Tangkapan layar YouTube CBS Face the Nation)

Dunia

Menkeu AS Scott Bessent Jual Aset Pertanian untuk Patuhi Etika Pejabat Publik

SENIN, 08 DESEMBER 2025 | 08:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengungkapkan bahwa ia baru saja menjual kepemilikannya di sebuah lahan pertanian kedelai. 

Dalam pernyataannya, Bessent mengatakan langkah tersebut dilakukan bukan karena bisnisnya merugi, tetapi untuk memenuhi aturan etika pemerintah yang melarang pejabat punya aset yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

"Saya terlibat di industri pertanian. Saya mengelola perkebunan kedelai," ujarnya, aat diwawancarai CBS dalam program Face the Nation, dikutip dari Reuters, Senin 8 Desember 2025.


Ia menegaskan bahwa lahan itu baru saja ia jual minggu ini sebagai bagian dari kewajiban etika. “Jadi saya sudah keluar dari bisnis itu,” ujarnya.

Bessent sebelumnya dikenal memiliki bisnis besar di sektor pertanian. Menurut The New York Times, ia menguasai lahan kedelai dan jagung di North Dakota senilai hingga 25 juta Dolar AS (sekitar Rp400 miliar) yang setiap tahun bisa memberinya pemasukan sewa hampir 1 juta Dolar AS.

Masalah muncul ketika ia bergabung dengan pemerintahan Donald Trump, dan sebagai menteri Bessent wajib menandatangani perjanjian etika pada Januari lalu. Dalam perjanjian itu, ia berjanji untuk melepas aset-aset yang bisa memicu benturan kepentingan, termasuk bisnis pertaniannya. 

Namun pada Agustus, Kantor Etika Pemerintah AS mengirim surat ke Komite Keuangan Senat, menyebut Bessent belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut.

Selain lahan pertanian, Bessent juga wajib menjual kepemilikan di hedge fund-nya, Key Square Group, dan berbagai aset lain. Menurut pernyataan bulan Agustus, ia telah menyelesaikan 96 persen divestasi dan berencana menuntaskan sisanya sebelum akhir tahun.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya