Berita

Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta (paling kanan celana coklat) bermain tenis meja bersama atlet disabilitas. (Foto: Dok. Fraksi PAN)

Politik

Verrell Bramasta Pasang Badan Dugaan Pemangkasan Dana Atlet Disabilitas

MINGGU, 07 DESEMBER 2025 | 19:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dugaan penyalahgunaan dan pemotongan dana atlet disabilitas di bawah struktur NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) di daerah menjadi perhatian politisi di DPR.

Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengatakan, dia sudah mendapatkan laporan bahwa sebagian dana pembinaan diduga diselewengkan untuk kepentingan di luar kegiatan olahraga.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Verrell mengungkap adanya 22 atlet disabilitas yang mengaku tidak menerima gaji, uang makan, serta menghadapi upaya pembungkaman ketika menuntut hak mereka.


"Ini bukan sekadar soal administrasi. Ada dugaan abuse of power. Atlet yang sudah mengharumkan nama daerah justru diperlakukan tidak manusiawi," ujar Verrell dalam keterangan tertulis, Minggu 7 Desember 2025.

Jauh sebelum isu NPCI mencuat, Verrell sudah menerima audiensi dari para atlet NPCI Bekasi yang mengadukan gaji mereka yang tertunda berbulan-bulan, ketidakjelasan jabatan, hingga dugaan pemecatan sepihak.

Dari pertemuan itu, Legislator PAN itu melihat langsung bagaimana ketimpangan perlindungan terhadap atlet disabilitas kerap terjadi secara sistemik.

Di tengah berbagai temuan, aduan, dan bukti ketimpangan yang diterimanya, Verrell menegaskan bahwa perjuangan atlet disabilitas tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri.

Dia mengatakan negara harus hadir bukan hanya saat mereka berdiri di podium membawa medali, tetapi terutama ketika hak-hak mereka terancam atau dirampas.

Verrel mendesak Kemenpora untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana, memastikan hak 22 atlet NPCI Bekasi dipenuhi, dan memperkuat mekanisme pengawasan agar praktik serupa tidak terus berulang di daerah lain.

"Kalau mereka bisa berjuang untuk merah-putih, maka negara wajib berjuang untuk mereka juga," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya