Berita

Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta (paling kanan celana coklat) bermain tenis meja bersama atlet disabilitas. (Foto: Dok. Fraksi PAN)

Politik

Verrell Bramasta Pasang Badan Dugaan Pemangkasan Dana Atlet Disabilitas

MINGGU, 07 DESEMBER 2025 | 19:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dugaan penyalahgunaan dan pemotongan dana atlet disabilitas di bawah struktur NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) di daerah menjadi perhatian politisi di DPR.

Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengatakan, dia sudah mendapatkan laporan bahwa sebagian dana pembinaan diduga diselewengkan untuk kepentingan di luar kegiatan olahraga.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Verrell mengungkap adanya 22 atlet disabilitas yang mengaku tidak menerima gaji, uang makan, serta menghadapi upaya pembungkaman ketika menuntut hak mereka.


"Ini bukan sekadar soal administrasi. Ada dugaan abuse of power. Atlet yang sudah mengharumkan nama daerah justru diperlakukan tidak manusiawi," ujar Verrell dalam keterangan tertulis, Minggu 7 Desember 2025.

Jauh sebelum isu NPCI mencuat, Verrell sudah menerima audiensi dari para atlet NPCI Bekasi yang mengadukan gaji mereka yang tertunda berbulan-bulan, ketidakjelasan jabatan, hingga dugaan pemecatan sepihak.

Dari pertemuan itu, Legislator PAN itu melihat langsung bagaimana ketimpangan perlindungan terhadap atlet disabilitas kerap terjadi secara sistemik.

Di tengah berbagai temuan, aduan, dan bukti ketimpangan yang diterimanya, Verrell menegaskan bahwa perjuangan atlet disabilitas tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri.

Dia mengatakan negara harus hadir bukan hanya saat mereka berdiri di podium membawa medali, tetapi terutama ketika hak-hak mereka terancam atau dirampas.

Verrel mendesak Kemenpora untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana, memastikan hak 22 atlet NPCI Bekasi dipenuhi, dan memperkuat mekanisme pengawasan agar praktik serupa tidak terus berulang di daerah lain.

"Kalau mereka bisa berjuang untuk merah-putih, maka negara wajib berjuang untuk mereka juga," tandasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya