Berita

Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta (paling kanan celana coklat) bermain tenis meja bersama atlet disabilitas. (Foto: Dok. Fraksi PAN)

Politik

Verrell Bramasta Pasang Badan Dugaan Pemangkasan Dana Atlet Disabilitas

MINGGU, 07 DESEMBER 2025 | 19:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dugaan penyalahgunaan dan pemotongan dana atlet disabilitas di bawah struktur NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) di daerah menjadi perhatian politisi di DPR.

Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengatakan, dia sudah mendapatkan laporan bahwa sebagian dana pembinaan diduga diselewengkan untuk kepentingan di luar kegiatan olahraga.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Verrell mengungkap adanya 22 atlet disabilitas yang mengaku tidak menerima gaji, uang makan, serta menghadapi upaya pembungkaman ketika menuntut hak mereka.


"Ini bukan sekadar soal administrasi. Ada dugaan abuse of power. Atlet yang sudah mengharumkan nama daerah justru diperlakukan tidak manusiawi," ujar Verrell dalam keterangan tertulis, Minggu 7 Desember 2025.

Jauh sebelum isu NPCI mencuat, Verrell sudah menerima audiensi dari para atlet NPCI Bekasi yang mengadukan gaji mereka yang tertunda berbulan-bulan, ketidakjelasan jabatan, hingga dugaan pemecatan sepihak.

Dari pertemuan itu, Legislator PAN itu melihat langsung bagaimana ketimpangan perlindungan terhadap atlet disabilitas kerap terjadi secara sistemik.

Di tengah berbagai temuan, aduan, dan bukti ketimpangan yang diterimanya, Verrell menegaskan bahwa perjuangan atlet disabilitas tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri.

Dia mengatakan negara harus hadir bukan hanya saat mereka berdiri di podium membawa medali, tetapi terutama ketika hak-hak mereka terancam atau dirampas.

Verrel mendesak Kemenpora untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana, memastikan hak 22 atlet NPCI Bekasi dipenuhi, dan memperkuat mekanisme pengawasan agar praktik serupa tidak terus berulang di daerah lain.

"Kalau mereka bisa berjuang untuk merah-putih, maka negara wajib berjuang untuk mereka juga," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya