Berita

Logo PBNU (RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Politik

Elite PBNU Kehilangan Legitimasi, Diperlukan Reformasi

MINGGU, 07 DESEMBER 2025 | 15:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Krisis kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini dinilai sudah sangat serius. Sebab, antara Rais Aam KH Miftahul Akhyar sebagai pucuk pimpinan tertinggi di PBNU dan Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf, serta Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf sudah tidak sejalan dan bahkan saling pecat. 

Adanya wacana islah seperti diinginkan sejumlah kiai sepuh NU juga belum menunjukkan adanya titik terang. Masing-masing faksi di elite PBNU masih mengedepankan ego masing-masing sehingga krisis kepemimpinan yang terjadi sulit diurai. 

Akademisi Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, untuk mengurai persoalan yang terjadi dibutuhkan langkah penting dan fundamental yaitu reformasi total kepengurusan PBNU. 


"Mengapa perlu dilakukan reformasi total? Karena ada tarik-menarik antarkepentingan di antara faksi-faksi yang ada saat ini di internal tubuh PBNU sendiri mengalami apa yang disebut krisis legitimasi," ujar Airlangga kepada wartawan, Minggu 7 Desember 2025.

Dia mencontohkan adanya konflik dalam konteks pengelolaan tambang di antara faksi yang ada seperti disampaikan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla, sebetulnya adalah trigger utama dari konflik elite yang terjadi saat ini. 

Kondisinya, kata dia, satu sama lain sedang tarik-menarik kepentingan terkait siapa yang bakal menjadi investor dalam pengelolaan konsesi tambang ini dari berbagai macam faksi di antara kekuatan bisnis. 

Menurut Airlangga, terlalu besar NU sebagai sebuah jamiyah dan jamaah untuk dikelola dan dipersengketakan dalam konflik di antara kubu-kubu kepentingan seperti yang terjadi saat ini. 

"Apalagi, hingga saat ini dorongan kiai sepuh NU terkait adanya ilah juga masih belum mendapatkan titik jernih," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya