Elite PBNU Kehilangan Legitimasi, Diperlukan Reformasi

Krisis kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini dinilai sudah sangat serius. Sebab, antara Rais Aam KH Miftahul Akhyar sebagai pucuk pimpinan tertinggi di PBNU dan Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf, serta Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf sudah tidak sejalan dan bahkan saling pecat. 

Adanya wacana islah seperti diinginkan sejumlah kiai sepuh NU juga belum menunjukkan adanya titik terang. Masing-masing faksi di elite PBNU masih mengedepankan ego masing-masing sehingga krisis kepemimpinan yang terjadi sulit diurai. 

Akademisi Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, untuk mengurai persoalan yang terjadi dibutuhkan langkah penting dan fundamental yaitu reformasi total kepengurusan PBNU. 

"Mengapa perlu dilakukan reformasi total? Karena ada tarik-menarik antarkepentingan di antara faksi-faksi yang ada saat ini di internal tubuh PBNU sendiri mengalami apa yang disebut krisis legitimasi," ujar Airlangga kepada wartawan, Minggu 7 Desember 2025.

Dia mencontohkan adanya konflik dalam konteks pengelolaan tambang di antara faksi yang ada seperti disampaikan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla, sebetulnya adalah trigger utama dari konflik elite yang terjadi saat ini. 

Kondisinya, kata dia, satu sama lain sedang tarik-menarik kepentingan terkait siapa yang bakal menjadi investor dalam pengelolaan konsesi tambang ini dari berbagai macam faksi di antara kekuatan bisnis. 

Menurut Airlangga, terlalu besar NU sebagai sebuah jamiyah dan jamaah untuk dikelola dan dipersengketakan dalam konflik di antara kubu-kubu kepentingan seperti yang terjadi saat ini. 

"Apalagi, hingga saat ini dorongan kiai sepuh NU terkait adanya ilah juga masih belum mendapatkan titik jernih," tandasnya.