Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Foto: Istimewa)
Menteri Luar Negeri RI beserta tujuh Menteri Luar Negeri negara Arab-Islam yang terdiri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan, secara tegas menolak adanya penggusuran atau pengusiran rakyat Jalur Gaza, Palestina ke luar negeri dengan cara apa pun serta dalam bentuk apa pun sebagaimana trik yang dilakukan Israel.
Hal tersebut disampaikan setelah Israel memutuskan pembukaan perbatasan Rafah untuk warga Gaza, tetapi hanya dibuka untuk keluar dari Gaza dan tidak untuk masuk kembalinya warga Gaza. Itu sama saja pengusiran terselubung.
Apalagi dengan terbongkarnya manuver pihak Israel yang menerbangkan ratusan warga Gaza/Palestina secara ilegal ke Afrika Selatan. Langkah tersebut dicurigai sebagai cara licik Israel untuk mengusir warga Palestina dan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya, yakni bangsa Palestina, agar mudah dikuasai sepenuhnya untuk kepentingan pembentukan negara Israel Raya.
“Delapan negara ini melalui Menteri Luar Negrinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apa pun," kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), Minggu, 7 Desember 2025.
HNW, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya delapan negara tersebut bahu-membahu memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian di Palestina tidak malah merugikan nasib dan perjuangan bangsa serta rakyat Palestina, dan tidak makin menjauhkan mereka dari cita-cita perjuangan berdirinya negara Palestina merdeka yang kini sudah diakui oleh lebih dari 156 negara anggota PBB.
Apalagi Israel terus melanggar kesepakatan damai, termasuk melakukan penyerangan militer dan pengusiran terhadap rakyat Gaza/Palestina dari tanah airnya.
“Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun sehingga mereka tidak bisa kembali ke negaranya merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW mengingatkan perlunya lobi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang mengajukan proposal perdamaian, bahwa dibukanya perbatasan Rafah ke Mesir memang merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Jalur Gaza dapat segera dilakukan.
“Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah, bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel,” tukasnya.
Dia menegaskan delapan negara ini memiliki posisi tawar tinggi dalam mengimbangi proses pelaksanaan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Pasalnya, tanpa keterlibatan delapan negara ini, sangat mustahil perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, HNW mendukung sikap Menteri Luar Negeri RI Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu-membahu dengan Menlu dari negara-negara sahabat untuk memastikan hal-hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian dan menjauhkan Palestina menjadi negara merdeka, seperti manuver-manuver pengusiran yang dilakukan Israel tidak terus terjadi dan bisa dihentikan.
"Agar segera terbayar lunaslah utang Indonesia terhadap Palestina berupa hadirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” pungkasnya.
