Kementerian ATR Diminta Sigap Tangani Masalah Pertanahan di Wilayah Bencana

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diminta untuk bersiap menghadapi berbagai persoalan yang muncul setelah bencana banjir dan longsor Sumatera.

“Bencana hari ini akan surut dengan izin Allah, namun persoalan pertanahan yang ditinggalkannya akan memberi beban baru jika tidak ditangani dengan cepat, cermat, dan manusiawi,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur lewat keterangan resminya, Minggu, 7 Desember 2025.

Pemerintah diminta bergerak cepat mendata tanah yang hilang, memetakan kembali wilayah yang berubah, membantu masyarakat mendapatkan kembali dokumen mereka, serta membuka posko pertanahan yang benar-benar hadir dekat dengan rakyat. 

Ia juga mengungkapkan bahwa bagi masyarakat yang tertimpa musibah, tanah bukan sekadar bidang di peta, ia adalah tempat tumbuh kenangan, tempat berlabuh masa depan, dan jaminan terakhir bagi keberlangsungan hidup.

“Di balik puing-puing yang berserakan, ada keluarga yang bertanya-tanya di mana batas rumahnya, ada petani yang kebingungan mencari kembali lahannya, dan ada masyarakat adat yang kehilangan pijakan atas tanah leluhur yang selama ini mereka jaga dengan sepenuh hati,” sambungnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera itu berharap agar kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi pelita bagi mereka yang masih berada dalam gelapnya ketidakpastian.

“Semoga langkah-langkah yang dilakukan dapat mengembalikan rasa aman dan harapan setidaknya sebesar keyakinan bahwa tanah yang mereka pijak adalah benar milik mereka, dijaga dan dilindungi sepenuhnya oleh negara,” pungkasnya.