Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Arief Rinaldi. (Foto: Instagram Relawan Ria Norsan)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan memeriksa anaknya Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah tahun anggaran 2015.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, anaknya Ria Norsan, Arief Rinaldi memiliki keterkaitan dengan perkara ini.
"Perkara itu terjadi pada saat Gubernur Kalimantan Barat itu menjabat sebagai Bupati Mempawah. Jadi otomatis ada keterkaitannya gitu ya," kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 7 Desember 2025.
Asep menjelaskan, tim penyidik mencecar Arief Rinaldi terkait dugaan aliran uang korupsi. Arief Rinaldi telah diperiksa di Polda Kabar pada Kamis, 4 Desember 2025, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Golkar.
"Dalam sisi perencanaan dan lain-lain artinya keterkaitan itu tentunya juga ada komunikasi dan lain-lain itu yang perlu kita dalami seperti itu. Termasuk juga kepada keluarganya," pungkas Asep.
Pada Rabu, 24 September 2025 hingga Kamis, 25 September 2025, tim penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah dinas Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan, rumah dinas gubernur Kalbar, dan rumah pribadi Gubernur Kalbar Ria Norsan. Dari sana, tim penyidik mengamankan dan menyita beberapa barang bukti ataupun dokumen.
Sebelumnya, Ria Norsan telah diperiksa pada Kamis, 21 Agustus 2025. Dalam pemeriksaan selama 12 jam itu, KPK mencecar peran Ria Norsan dalam kasus tersebut. KPK juga telah memeriksa saksi-saksi lain, yakni mantan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana.
Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan keuangan negara mencapai Rp40 miliar. Namun, identitas para tersangka belum diumumkan KPK.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 orang unsur penyelenggara negara dan 1 orang pihak swasta, yakni Abdurrahman (A) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idi Syafriadi (IS) selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan, dan Lutfi Kaharuddin (LK) selaku Direktur Utama PT ABP.
Kasus ini terkait dugaan korupsi pada proyek peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Dinas PU Pemkab Mempawah TA 2015 yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sejak 25-29 April 2025, KPK telah melakukan penggeledahan terhadap 16 tempat di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita barang bukti berupa dokumen serta barang bukti elektronik.
