Berita

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha (Dokumen pribadi)

Politik

Jangan Diam, DPR Desak Pemda Pelototi Perusak Hutan

SABTU, 06 DESEMBER 2025 | 09:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI mendesak pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mendata, memantau, dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan maupun lingkungan hidup di wilayah masing-masing. 

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha menegaskan bahwa pemda merupakan pihak yang paling memahami dinamika lapangan sehingga pengawasan tidak boleh longgar.

Toha mengatakan, meski sebagian besar izin pemanfaatan kawasan hutan diterbitkan pemerintah pusat, pengawasan aktivitas di lapangan tetap menjadi tanggung jawab besar pemerintah daerah. Ia pun mendorong daerah membangun sistem pemantauan real time untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.


“Yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah pemerintah daerah. Maka, bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak bisa longgar,” tegas Toha kepada wartawan, Sabtu 6 Desember 2025.

Toha juga mengajak masyarakat dan lembaga aktivis lingkungan untuk turut terlibat aktif. Menurutnya, pengawasan publik sangat penting agar tidak ada celah bagi oknum yang mencoba memanfaatkan lemahnya pengendalian.

Legislator PKB itu menekankan bahwa penegakan hukum harus diperkuat tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada tebang pilih dalam menangani kasus-kasus perusakan hutan maupun lingkungan.

“Penegakan hukum harus tegas dan adil. Tidak boleh ada pembiaran. Jika ada pembiaran, maka siapapun yang turut membiarkannya ikut menanggung dosa,” tegasnya.

Toha optimistis sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum akan memperkuat upaya penyelamatan kawasan hutan.

Sebelumnya, banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menelan lebih dari 700 korban jiwa dan berdampak pada 3,3 juta warga. Puluhan ribu bangunan publik dan rumah penduduk rusak, sementara kerusakan lingkungan berlapis yang terjadi selama bertahun-tahun diduga turut memperparah skala bencana tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya