Legislator Nasdem Desak Menhut Cabut Izin Perusahaan Nakal Pemicu Banjir Sumatera

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didesak untuk mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan kerusakan hutan yang diduga memperparah bencana di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, menegaskan bahwa persoalan itu tidak bisa disederhanakan sebagai data teknis atau angka-angka administratif semata.

“Korbannya 800 orang meninggal. Yang belum ditemukan masih banyak. Yang terdampak juga masih banyak. Harus ada ketegasan dari kita semua, terutama Pak Menteri Kehutanan sebagai stakeholder langsung yang menangani masalah hutan,” tegas Arif kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember 2025.

Arif berpandangan bahwa solusi yang disampaikan oleh Menhut Raja Juli Antoni kepada masyarakat terlalu teknokratis dan tidak menyentuh substansi persoalan.

“Menurut saya bukan solusi. Ini bicara angka-angka segala macam, karena kalau kita lihat kejadian yang terjadi ini, ini bicara tentang kemanusiaan,” tegas Legislator Nasdem ini.

Arif juga menyoroti hutan produksi terbatas di wilayah pegunungan yang dinilainya berperan dalam memperparah dampak bencana. Ia pun mendesak pencabutan izin pengelolaan yang bermasalah.

“Saya berharap ada ketegasan dari Menteri Kehutanan supaya hutan produksi terbatas, terutama di daerah pegunungan, ini dicabut saja. Karena kan sudah terlihat dampaknya, terlihat sekali,” katanya.

Selain menuntut tindakan tegas, Arif meminta agar pemerintah benar-benar mencari solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Ia menolak narasi yang menimpakan kesalahan pada faktor alam semata.

“Kalau nanti kejadian lagi, kasihan. Yang dituduh iklim, yang dituduh curah hujan. Padahal iklim dan curah hujan itu tidak salah apa-apa, tapi justru dituduh oleh kita,” pungkasnya.