Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. (Foto: ANTARA/HO-DPR RI)
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan bahaya besar di balik pergeseran prioritas lahan yang makin masif ke arah perkebunan sawit. Menurutnya, jika semua lahan dipaksa tunduk pada sawit, Indonesia bisa kehilangan masa depan industri, kedaulatan ekonomi, sekaligus keberlanjutan lingkungan.
“Kalau semua lahan diprioritaskan untuk sawit, kita kehilangan ruang bagi inovasi industri baru. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa,” tegas Novita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menilai, pembangunan nasional tidak boleh berjalan pincang. Ekonomi memang harus tumbuh, tetapi lingkungan dan keselamatan generasi mendatang tak boleh dikorbankan.
“Kita harus seimbang. Ekonomi jalan tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungi,” ujarnya.
Di tengah tantangan tata ruang, krisis energi, serta ancaman perubahan iklim global, Novita menegaskan bahwa inovasi teknologi hijau merupakan jalan paling masuk akal untuk membawa Indonesia menuju ekonomi berdaya saing tinggi tanpa harus merusak bumi.
“Industri harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada SDA mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah dengan teknologi tinggi dan energi bersih,” katanya.
Politikus perempuan ini juga menegaskan bahwa arah pembangunan industri nasional sudah saatnya melakukan lompatan besar ke teknologi ramah lingkungan dan kemandirian bahan baku. Indonesia, kata dia, tak boleh terus terjebak dalam model industrialisasi lama yang bergantung pada bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam mentah.
Ia mencontohkan, teknologi kendaraan listrik tanpa bensin bukan lagi sekadar tren global, melainkan sudah harus menjadi kebutuhan nasional.
“Kita harus berinvestasi pada industri masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan tidak merusak lingkungan,” tandasnya.
Tak kalah penting, Novita juga menyoroti persoalan rantai pasok. Menurutnya, bahan baku industri harus disiapkan dari dalam negeri dan memenuhi standar keberlanjutan. Jika tidak, industri nasional akan terus terjebak dalam ketergantungan impor dan rawan krisis pasokan.
“Pemasok bahan baku di dalam negeri harus kita siapkan. Standarnya harus hijau, berkelanjutan, dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Kalau tidak, inovasi teknologi kita hanya akan berjalan setengah hati,” ucapnya.
Ia pun mendesak pemerintah agar strategi industri nasional benar-benar disusun dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Roadmap pembangunan, kata dia, harus aman secara bisnis sekaligus ramah lingkungan.
“Keputusan strategis hari ini akan menentukan lingkungan hidup generasi mendatang. Industri harus mulai serius memperhitungkan dampak ekologis,” tutup Novita.
