Berita

Banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. (Foto: Instagram Masinton)

Politik

Lima Menteri Ini Layak Dicopot Buntut Banjir Sumatera

SABTU, 06 DESEMBER 2025 | 02:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ada lima menteri Kabinet Merah Putih yang paling bertanggung jawab atas musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto mengatakan, kelima anak buah Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Fasil Nurofia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. 

"Musibah ini tidak dapat dipandang sebagai bencana alam semata, melainkan sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang," kata Sugiyanto  melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 6 Desember 2025.


Menurut Sugiyanto, tidak dapat dibantah bahwa bencana kali ini terjadi dalam skala yang sangat besar. Tingginya angka kematian, pengungsian massal, dan kerugian materiil menjadi bukti kuat betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan. Ratusan orang meninggal, ribuan rumah rusak, puluhan ribu warga mengungsi, kerugian mencapai triliunan rupiah, dan jutaan masyarakat terdampak secara langsung. 

"Dalam kondisi seperti ini, wajar jika publik menuntut pertanggungjawaban dari para menteri yang mendapat mandat menjaga lingkungan dan merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan," kata Sugiyanto.

Sugiyanto menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewajiban untuk mengevaluasi secara serius kinerja lima menteri tersebut. 

Apabila terbukti bahwa kebijakan perizinan, pengawasan lingkungan, atau tata ruang diterapkan secara lemah, pengendalian dan normalisasi sungai terlambat, atau bahkan diabaikan, wajar ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo.

"Termasuk pencopotan jabatan. Bukan saja wajar tetapi diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas publik," pungkas Sugiyanto.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya