Berita

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato di acara puncak perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta. (Foto: tangkapan layar YouTube)

Politik

Bahlil Usul Pilkada Kembali Lewat DPRD, Biar Tak Pusing-Pusing

SABTU, 06 DESEMBER 2025 | 02:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Istora Senayan kembali jadi saksi manuver politik elite. Di panggung doa bersama Puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan usulan kepala daerah kembali dipilih lewat DPRD.

"Banyak pro kontra. Tapi setelah kami kaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil, di hadapan ribuan kader Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam, 5 Desember 2025.

Usulan itu bukan tembak sembarangan. Menurut Menteri ESDM itu, Golkar sudah lama mengkaji soal Pilkada langsung yang dinilai menyedot energi, biaya besar, dan sering memicu konflik di daerah.


Acara doa bersama bertajuk Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta jajaran pimpinan partai politik nasional.

Bahlil memastikan, gagasan kepala daera dipilih DPRD tidak asal lempar. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada bakal digulirkan tahun depan. Semua akan diajak duduk bareng.

"Ini agar pembahasannya komprehensif, hati-hati, dan cermat. Kita libatkan masukan yang luas. RUU ini harus melalui kajian yang mendalam," tegas Bahlil.

Ia juga mengingatkan, aturan politik tak boleh lagi jadi bola panas yang ujung-ujungnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, jangan sampai undang-undang yang sudah disusun dengan susah payah malah dianulir atau diubah MK.

"Saya khawatir, UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa membuat norma baru. Ini perlu kita kawal bersama agar persoalan ini kita lakukan dengan baik," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya