Berita

Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten KH Imaduddin Utsman al-Bantani. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Islah Bukan Solusi, Sumber Masalah Polemik PBNU Harus Mundur

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 22:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian meruncing. Setelah Rais Aam KH Miftahul Akhyar memecat Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf, giliran Gus Yahya memecat Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf dan Bendahara Umum Gudfan Arif. 

Belakangan muncul seruan agar pihak-pihak yang berpolemik melakukan islah. 

Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten KH Imaduddin Utsman al-Bantani mengatakan, islah bukan solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi di tubuh PBNU. 


Kata dia, satu-satunya cara untuk mengatasi polemik di PBNU yaitu dengan menghilangkan sumber masalahnya. 

"Kedua kubu ini, Rais Aam, Ketum, Sekjen itu harus mundur. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah itu yang harus hilangkah,” ujar Kiai Imaduddin kepada wartawan, Jumat 5 Desember 2025.

Kiai Imaduddin mengatakan, tidak bisa konflik di tubuh pengurus inti PBNU kemudian bisa seperti semula meskipun dilakukan islah. Sebab, dalam islah harus ada ”win-win”, satu pihak mendapatkan apa dan pihak lain mendapatkan apa. 

Hal ini yang menurut Kiai Imaduddin tidak diperhatikan oleh pihak-pihak yang mengusulkan islah. 

"Maunya yang mengusulkan islah, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu, tanpa ada koreksi bagaimana kesalahan itu harus ditindak," tuturnya.

Menurut Kiai Imaduddin, dalam kondisi PBNU yang karut marut seperti sekarang maka justru akan menguntungkan musuh-musuh NU. 

Sebab, NU adalah salah satu organisasi terpenting yang sangat concern dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. 

"Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, akan masuk mengambil kesempatan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya