Berita

Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten KH Imaduddin Utsman al-Bantani. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Islah Bukan Solusi, Sumber Masalah Polemik PBNU Harus Mundur

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 22:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian meruncing. Setelah Rais Aam KH Miftahul Akhyar memecat Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf, giliran Gus Yahya memecat Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf dan Bendahara Umum Gudfan Arif. 

Belakangan muncul seruan agar pihak-pihak yang berpolemik melakukan islah. 

Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten KH Imaduddin Utsman al-Bantani mengatakan, islah bukan solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi di tubuh PBNU. 


Kata dia, satu-satunya cara untuk mengatasi polemik di PBNU yaitu dengan menghilangkan sumber masalahnya. 

"Kedua kubu ini, Rais Aam, Ketum, Sekjen itu harus mundur. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah itu yang harus hilangkah,” ujar Kiai Imaduddin kepada wartawan, Jumat 5 Desember 2025.

Kiai Imaduddin mengatakan, tidak bisa konflik di tubuh pengurus inti PBNU kemudian bisa seperti semula meskipun dilakukan islah. Sebab, dalam islah harus ada ”win-win”, satu pihak mendapatkan apa dan pihak lain mendapatkan apa. 

Hal ini yang menurut Kiai Imaduddin tidak diperhatikan oleh pihak-pihak yang mengusulkan islah. 

"Maunya yang mengusulkan islah, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu, tanpa ada koreksi bagaimana kesalahan itu harus ditindak," tuturnya.

Menurut Kiai Imaduddin, dalam kondisi PBNU yang karut marut seperti sekarang maka justru akan menguntungkan musuh-musuh NU. 

Sebab, NU adalah salah satu organisasi terpenting yang sangat concern dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. 

"Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, akan masuk mengambil kesempatan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya