Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi Rp356 Triliun

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 18:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dukungan pendanaan internasional untuk transisi energi Indonesia semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, komitmen mitra global dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) kini mencapai 21,4 miliar Dolar AS atau sekitar Rp356,8 triliun.

“Komitmen kembali JETP, ini sudah disiapkan dana untuk Indonesia, komitmennya 20 miliar Dolar AS dan sekarang sudah meningkat menjadi 21,4 miliar Dolar AS,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

Dari total tersebut, 11,4 miliar Dolar AS berasal dari pendanaan publik International Partners Group (IPG), sementara 10 miliar lainnya disediakan oleh kemitraan keuangan swasta GFANZ. 


Menurut Airlangga, kenaikan komitmen ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia.

Hingga November 2025, Indonesia tercatat telah memobilisasi 3,1 miliar Dolar AS dari skema JETP, sementara 5,5 miliar Dolar AS tengah dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang siap dijalankan.

Selain pendanaan, beberapa negara mitra juga menyumbang dukungan teknis. Inggris dan Irlandia, misalnya, telah menyerahkan Just Framework yang memuat strategi penguatan ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam proses transisi energi.

Ia juga memaparkan sejumlah proyek yang dikerjakan melalui skema JETP, mulai dari Green Energy Corridor Sulawesi (GECS), program dedieselisasi, pengembangan panas bumi (geothermal) di Sumatra, hingga proyek waste to energy.

Airlangga menegaskan, JETP menjadi pilar penting transformasi energi nasional, sejalan dengan target pembangunan 70 gigawatt energi bersih dalam rencana pembangkit hingga 2034.

“Dengan ketersediaan dana sebesar 21,4 miliar Dolar AS ini adalah peluang besar. Dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas kementerian untuk mengakselerasikan,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya