Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi Rp356 Triliun

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 18:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dukungan pendanaan internasional untuk transisi energi Indonesia semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, komitmen mitra global dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) kini mencapai 21,4 miliar Dolar AS atau sekitar Rp356,8 triliun.

“Komitmen kembali JETP, ini sudah disiapkan dana untuk Indonesia, komitmennya 20 miliar Dolar AS dan sekarang sudah meningkat menjadi 21,4 miliar Dolar AS,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

Dari total tersebut, 11,4 miliar Dolar AS berasal dari pendanaan publik International Partners Group (IPG), sementara 10 miliar lainnya disediakan oleh kemitraan keuangan swasta GFANZ. 


Menurut Airlangga, kenaikan komitmen ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia.

Hingga November 2025, Indonesia tercatat telah memobilisasi 3,1 miliar Dolar AS dari skema JETP, sementara 5,5 miliar Dolar AS tengah dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang siap dijalankan.

Selain pendanaan, beberapa negara mitra juga menyumbang dukungan teknis. Inggris dan Irlandia, misalnya, telah menyerahkan Just Framework yang memuat strategi penguatan ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam proses transisi energi.

Ia juga memaparkan sejumlah proyek yang dikerjakan melalui skema JETP, mulai dari Green Energy Corridor Sulawesi (GECS), program dedieselisasi, pengembangan panas bumi (geothermal) di Sumatra, hingga proyek waste to energy.

Airlangga menegaskan, JETP menjadi pilar penting transformasi energi nasional, sejalan dengan target pembangunan 70 gigawatt energi bersih dalam rencana pembangkit hingga 2034.

“Dengan ketersediaan dana sebesar 21,4 miliar Dolar AS ini adalah peluang besar. Dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas kementerian untuk mengakselerasikan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya