Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi Rp356 Triliun

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 18:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dukungan pendanaan internasional untuk transisi energi Indonesia semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, komitmen mitra global dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) kini mencapai 21,4 miliar Dolar AS atau sekitar Rp356,8 triliun.

“Komitmen kembali JETP, ini sudah disiapkan dana untuk Indonesia, komitmennya 20 miliar Dolar AS dan sekarang sudah meningkat menjadi 21,4 miliar Dolar AS,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

Dari total tersebut, 11,4 miliar Dolar AS berasal dari pendanaan publik International Partners Group (IPG), sementara 10 miliar lainnya disediakan oleh kemitraan keuangan swasta GFANZ. 


Menurut Airlangga, kenaikan komitmen ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia.

Hingga November 2025, Indonesia tercatat telah memobilisasi 3,1 miliar Dolar AS dari skema JETP, sementara 5,5 miliar Dolar AS tengah dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang siap dijalankan.

Selain pendanaan, beberapa negara mitra juga menyumbang dukungan teknis. Inggris dan Irlandia, misalnya, telah menyerahkan Just Framework yang memuat strategi penguatan ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam proses transisi energi.

Ia juga memaparkan sejumlah proyek yang dikerjakan melalui skema JETP, mulai dari Green Energy Corridor Sulawesi (GECS), program dedieselisasi, pengembangan panas bumi (geothermal) di Sumatra, hingga proyek waste to energy.

Airlangga menegaskan, JETP menjadi pilar penting transformasi energi nasional, sejalan dengan target pembangunan 70 gigawatt energi bersih dalam rencana pembangkit hingga 2034.

“Dengan ketersediaan dana sebesar 21,4 miliar Dolar AS ini adalah peluang besar. Dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas kementerian untuk mengakselerasikan,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya