Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Novita Hardini (Dokuman Novita Hardini)

Politik

Komisi VII DPR: Daerah Bisa Mandiri Tanpa Bergantung pada Sumber Daya Ekstraktif

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan terintegrasi dinilai menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah. Dengan penguatan sektor ini, daerah disebut tak perlu lagi bergantung pada sumber daya ekstraktif.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Novita Hardini, menyampaikan pandangan tersebut saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sanggar Seni Nani Bili di Kota Sorong, Papua, baru-baru ini.

Menurut legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu, keterbatasan fiskal yang dialami pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke harus dihadapi dengan pendekatan kreatif. Salah satunya melalui pembangunan kota kreatif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.


Ia mencontohkan Sanggar Seni Nani Bili yang telah berdiri puluhan tahun dan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp7 juta per hari dari pertunjukan seni jalanan.

“Bayangkan jika kreativitas ini dimultiplikasi. Jika masyarakat diberdayakan secara merata, mereka bisa mandiri melalui karya. Pemerintah jangan berdiri saja, harus ikut mendorong agar nilai pendapatan itu terus meningkat,” ujar Novita kepada wartawan, Jumat, 5 Desember 2025.

Novita juga menyoroti minimnya fasilitas sanggar, mulai dari tidak adanya gedung latihan hingga tempat latihan yang masih beralaskan tanah. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata.

“Pemda punya banyak ruang yang tidak terpakai. Manfaatkan itu untuk tempat latihan. Lalu, berikan panggung untuk tampil dan bantu promosi mereka. Jangan hanya menggandeng talent individu tanpa melibatkan sanggar yang membina mereka,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pelatihan tambahan seperti konten kreator agar pertunjukan seni Papua dapat menjangkau audiens digital lebih luas melalui platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya.

Novita juga menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor antara ekonomi kreatif dan pariwisata yang selama ini bekerja sendiri-sendiri. Ia menekankan sinergi anggaran agar potensi daerah dapat dioptimalkan.

“Papua punya kekuatan pariwisata seperti Raja Ampat. Kita bisa menghentikan ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti tambang yang notabene merusak ekosistem alam dan bisa menyebabkan bencana seperti yang terjadi saat ini di Sumatera,” ujarnya. 

“Ketika pertunjukan seni tumbuh, alamnya sudah ada, maka ekonomi kreatif muncul dari busana, aksesori, hingga kerajinan. Semua itu bisa bernilai ekonomi,” imbuh Novita.

Novita memastikan Komisi VII DPR RI akan terus mengadvokasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif daerah, mulai dari fasilitas, pelatihan, hingga akses panggung bagi pelaku seni.

“Jika semua sanggar diperlakukan setara dan didukung penuh oleh pemerintah daerah dan pusat, maka ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan lebih berkeadilan,” pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya