Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Novita Hardini (Dokuman Novita Hardini)

Politik

Komisi VII DPR: Daerah Bisa Mandiri Tanpa Bergantung pada Sumber Daya Ekstraktif

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan terintegrasi dinilai menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah. Dengan penguatan sektor ini, daerah disebut tak perlu lagi bergantung pada sumber daya ekstraktif.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Novita Hardini, menyampaikan pandangan tersebut saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sanggar Seni Nani Bili di Kota Sorong, Papua, baru-baru ini.

Menurut legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu, keterbatasan fiskal yang dialami pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke harus dihadapi dengan pendekatan kreatif. Salah satunya melalui pembangunan kota kreatif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.


Ia mencontohkan Sanggar Seni Nani Bili yang telah berdiri puluhan tahun dan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp7 juta per hari dari pertunjukan seni jalanan.

“Bayangkan jika kreativitas ini dimultiplikasi. Jika masyarakat diberdayakan secara merata, mereka bisa mandiri melalui karya. Pemerintah jangan berdiri saja, harus ikut mendorong agar nilai pendapatan itu terus meningkat,” ujar Novita kepada wartawan, Jumat, 5 Desember 2025.

Novita juga menyoroti minimnya fasilitas sanggar, mulai dari tidak adanya gedung latihan hingga tempat latihan yang masih beralaskan tanah. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata.

“Pemda punya banyak ruang yang tidak terpakai. Manfaatkan itu untuk tempat latihan. Lalu, berikan panggung untuk tampil dan bantu promosi mereka. Jangan hanya menggandeng talent individu tanpa melibatkan sanggar yang membina mereka,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pelatihan tambahan seperti konten kreator agar pertunjukan seni Papua dapat menjangkau audiens digital lebih luas melalui platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya.

Novita juga menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor antara ekonomi kreatif dan pariwisata yang selama ini bekerja sendiri-sendiri. Ia menekankan sinergi anggaran agar potensi daerah dapat dioptimalkan.

“Papua punya kekuatan pariwisata seperti Raja Ampat. Kita bisa menghentikan ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti tambang yang notabene merusak ekosistem alam dan bisa menyebabkan bencana seperti yang terjadi saat ini di Sumatera,” ujarnya. 

“Ketika pertunjukan seni tumbuh, alamnya sudah ada, maka ekonomi kreatif muncul dari busana, aksesori, hingga kerajinan. Semua itu bisa bernilai ekonomi,” imbuh Novita.

Novita memastikan Komisi VII DPR RI akan terus mengadvokasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif daerah, mulai dari fasilitas, pelatihan, hingga akses panggung bagi pelaku seni.

“Jika semua sanggar diperlakukan setara dan didukung penuh oleh pemerintah daerah dan pusat, maka ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan lebih berkeadilan,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya