Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Novita Hardini (Dokuman Novita Hardini)

Politik

Komisi VII DPR: Daerah Bisa Mandiri Tanpa Bergantung pada Sumber Daya Ekstraktif

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan terintegrasi dinilai menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah. Dengan penguatan sektor ini, daerah disebut tak perlu lagi bergantung pada sumber daya ekstraktif.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Novita Hardini, menyampaikan pandangan tersebut saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sanggar Seni Nani Bili di Kota Sorong, Papua, baru-baru ini.

Menurut legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu, keterbatasan fiskal yang dialami pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke harus dihadapi dengan pendekatan kreatif. Salah satunya melalui pembangunan kota kreatif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.


Ia mencontohkan Sanggar Seni Nani Bili yang telah berdiri puluhan tahun dan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp7 juta per hari dari pertunjukan seni jalanan.

“Bayangkan jika kreativitas ini dimultiplikasi. Jika masyarakat diberdayakan secara merata, mereka bisa mandiri melalui karya. Pemerintah jangan berdiri saja, harus ikut mendorong agar nilai pendapatan itu terus meningkat,” ujar Novita kepada wartawan, Jumat, 5 Desember 2025.

Novita juga menyoroti minimnya fasilitas sanggar, mulai dari tidak adanya gedung latihan hingga tempat latihan yang masih beralaskan tanah. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata.

“Pemda punya banyak ruang yang tidak terpakai. Manfaatkan itu untuk tempat latihan. Lalu, berikan panggung untuk tampil dan bantu promosi mereka. Jangan hanya menggandeng talent individu tanpa melibatkan sanggar yang membina mereka,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pelatihan tambahan seperti konten kreator agar pertunjukan seni Papua dapat menjangkau audiens digital lebih luas melalui platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya.

Novita juga menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor antara ekonomi kreatif dan pariwisata yang selama ini bekerja sendiri-sendiri. Ia menekankan sinergi anggaran agar potensi daerah dapat dioptimalkan.

“Papua punya kekuatan pariwisata seperti Raja Ampat. Kita bisa menghentikan ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti tambang yang notabene merusak ekosistem alam dan bisa menyebabkan bencana seperti yang terjadi saat ini di Sumatera,” ujarnya. 

“Ketika pertunjukan seni tumbuh, alamnya sudah ada, maka ekonomi kreatif muncul dari busana, aksesori, hingga kerajinan. Semua itu bisa bernilai ekonomi,” imbuh Novita.

Novita memastikan Komisi VII DPR RI akan terus mengadvokasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif daerah, mulai dari fasilitas, pelatihan, hingga akses panggung bagi pelaku seni.

“Jika semua sanggar diperlakukan setara dan didukung penuh oleh pemerintah daerah dan pusat, maka ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan lebih berkeadilan,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya