Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Bisnis

Integrasi Emas ke Simbara Dijamin Tidak Ganggu Harga Pasar

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 22:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan rencana pemerintah memasukkan komoditas emas ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) mulai 2026 tak akan berdampak pada harga emas di pasar domestik.

Ketua LNSW Oza Olavia menegaskan, penambahan emas ke sistem tersebut hanya ditujukan untuk memperkuat transparansi dan kepatuhan pelaku usaha, bukan mengintervensi mekanisme harga.

"Jadi penambahan komoditi itu memang biasanya tergantung kesiapan dari unit yang akan melakukan perikatan diintegrasikan. Jadi bukan hanya aturan, integrasinya secara sistem juga probisnya juga harus disampaikan," ujar Oza dalam media briefing di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.


Oza menjelaskan, penambahan komoditas baru tengah menunggu kesiapan regulasi, integrasi sistem, dan prosedur bisnis di kementerian atau lembaga terkait. 

Untuk emas, proses itu belum berjalan karena pemerintah masih memprioritaskan pengawasan batubara dan mineral lain yang lebih mendesak.

Meski begitu, ia menegaskan pengawasan melalui Simbara tidak akan berpengaruh pada pembentukan harga emas. Harga logam mulia itu, kata Oza, sepenuhnya dibentuk oleh pasar global.

"Harga emas itu walaupun ada nanti Simbara, harga emas juga nggak terpengaruh dengan pasokan kita," katanya.

Ia menambahkan, integrasi emas ke Simbara justru diarahkan untuk memastikan kewajiban administrasi dan fiskal dipenuhi pelaku usaha, mulai dari PNBP, pajak dalam negeri, hingga rencana penerapan bea keluar untuk emas.

Dengan masuknya emas ke Simbara, pemerintah berharap seluruh rantai produksi hingga ekspor tercatat digital dan terhubung antarinstansi untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menutup celah ketidaksesuaian data yang berpotensi merugikan negara.

"Kalau kena bea keluar, dia (emas) bisa kita pastikan terpungut dengan baik," pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya