Berita

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq (tengah). (Foto: Humas Kemendikdasmen)

Nusantara

Wamen Fajar: IFP jadi Motor Revolusi Pendidikan Hadapi Era Digital

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 22:11 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

 Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pembagian Interaktif Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah adalah bagian dari revolusi pendidikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab tantangan era digital. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan Lemhanas RI dengan tema "Peningkatan Kompetensi SDM Unggul melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital" di Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025.

Menurutnya, dari total 288.865 satuan pendidikan di Indonesia, sebanyak 257.988 telah menerima perangkat tersebut sebagai langkah pemerataan akses pembelajaran di era digital. 


Bagi Wamen Fajar, revolusi pendidikan di era Presiden Prabowo sebetulnya memiliki jejak historis yang tidak lepas dari peran ayah Presiden Prabowo, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang pada 1978 menjadi Wakil Ketua Komisi Pembaharuan  Pendidikan yang dibentuk Menteri Pendidikan Daoed Joesoef. 

Komisi tersebut melahirkan kerangka kebijakan yang berujung lahirnya UU Sisdiknas No 2 Tahun 1989, dan  menegaskan pentingnya korelasi antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan bangsa.

Lebih lanjut, Wamen Fajar menceritakan kunjungannya pada peringatan Hari Guru Nasional di SMAN 1 Manokwari, disusul perjalanan ke Pulau Mansinam, tempat ia menyaksikan aktivitas belajar anak-anak di SD Inpres 10 Mansinam. Sekolah tersebut dibangun melalui program Inpres No. 10 Tahun 1973 pada masa Presiden Soeharto, yang dalam enam tahun berhasil membangun lebih dari 61.000 sekolah dasar. 

“SD tersebut bisa dikatakan sebagai revolusi infrastruktur pendidikan di era Pak Harto. Dan kabar baiknya, SD 10 Mansinam kini juga telah menerima IFP. Ini bukti bahwa pemerataan digital benar-benar menjangkau hingga pulau-pulau terluar,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, T.B. Ace Hasan Syadzily, menyampaikan perlunya lompatan pendidikan nasional di era digital. 

“Di era dunia yang bergerak begitu cepat, kita harus berani memperbaiki ekosistem pendidikan secara komprehensif. Dan kita lihat saat ini, Presiden Prabowo memiliki komitmen besar memajukan pendidikan” ujarnya.

Adapun Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, menambahkan bahwa percepatan transformasi pendidikan hanya bisa terjadi melalui kerja bersama. 

“Tidak mungkin pendidikan maju tanpa kolaborasi multipihak,” tegasnya.

Di akhir, Wamen Fajar kembali menegaskan bahwa Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan  Menteri Abdul Mu’ti selalu mengedepankan semangat partisipasi semesta. 

“Pendidikan adalah proyek kebangsaan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk Lemhanas, perguruan tinggi, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat harus berjalan bersama. Hanya dengan kolaborasi  kita dapat menyiapkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan era digital ,” pungkas Wamen Fajar.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya