Berita

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Titiek Soeharto ke Pembalak Hutan: Cari Makan di Tempat Lain!

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 19:30 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Kehutanan diminta segera hentikan seluruh aktivitas penebangan pohon, baik legal maupun ilegal karena terbukti merugikan rakyat dan merusak ekosistem.

Desakan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto merujuk bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Bencana alam ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon.

"Intinya kami minta kementerian (Kemenhut) menghentikan segala pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat," kata Titiek usai rapat bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.


Tak hanya kepada pemerintah, putri keempat mantan Presiden Soeharto ini meminta para pengusaha yang selama ini meraup keuntungan dari penebangan hutan Indonesia segera menghentikan aktivitasnya.

"Sudahlah pengusaha-pengusaha cari makan di tempat lain. Tanam padi, tanam jagung atau lain-lainnya yang bisa dikerjakan. Jangan tebang-tebang lagi pohon," tegas Titiek.

"(Kemenhut) enggak usah takut, mau itu (dilindungi aparat) bintang 2, bintang 3, atau berapapun, kami mendukung supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi IV DPR akan membentuk panitia kerja (panja) guna membahas secara lebih mendalam soal penebangan hutan, alih fungsi lahan, hingga evaluasi aturan.

DPR juga membuka kemungkinan untuk melakukan revisi kebijakan terkait batas minimal 30 persen kawasan hutan di daerah aliran sungai agar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya