Berita

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Titiek Soeharto ke Pembalak Hutan: Cari Makan di Tempat Lain!

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 19:30 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Kehutanan diminta segera hentikan seluruh aktivitas penebangan pohon, baik legal maupun ilegal karena terbukti merugikan rakyat dan merusak ekosistem.

Desakan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto merujuk bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Bencana alam ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon.

"Intinya kami minta kementerian (Kemenhut) menghentikan segala pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat," kata Titiek usai rapat bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.


Tak hanya kepada pemerintah, putri keempat mantan Presiden Soeharto ini meminta para pengusaha yang selama ini meraup keuntungan dari penebangan hutan Indonesia segera menghentikan aktivitasnya.

"Sudahlah pengusaha-pengusaha cari makan di tempat lain. Tanam padi, tanam jagung atau lain-lainnya yang bisa dikerjakan. Jangan tebang-tebang lagi pohon," tegas Titiek.

"(Kemenhut) enggak usah takut, mau itu (dilindungi aparat) bintang 2, bintang 3, atau berapapun, kami mendukung supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi IV DPR akan membentuk panitia kerja (panja) guna membahas secara lebih mendalam soal penebangan hutan, alih fungsi lahan, hingga evaluasi aturan.

DPR juga membuka kemungkinan untuk melakukan revisi kebijakan terkait batas minimal 30 persen kawasan hutan di daerah aliran sungai agar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya