Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Pemerintah Siap Relokasi Rumah Korban Bencana Sumatera

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 19:15 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah akan merelokasi dan menyediakan hunian layak bagi korban terdampak bencana alam Aceh dan Sumatera.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah dan Dirjen Perumahan dan Perdesaan PKP, Imran sudah berada di lokasi terdampak banjir dan longsor untuk melakukan pendataan.

"Dirjen kami masih turun di lapangan, Pak Azis masih di Sumatera Utara, Pak Imran di Aceh," kata Maruarar usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.


Tim juga membantu pemerintah daerah dalam menentukan kawasan yang layak huni dan aman dari risiko bencana susulan. Menurut Maruarar, lokasi relokasi akan mempertimbangkan akses fasilitas penting seperti sekolah, pasar, tenaga kerja, dan rumah sakit.

"Tempat relokasi harus aman. Kami juga mengupayakan infrastrukturnya tidak jauh dari fasilitas penting," katanya.

Sebagai langkah awal, Kementerian PKP telah menyiapkan sekitar 400 unit rumah di Medan dan 100 unit rumah di Bandung yang siap digunakan bagi korban terdampak.

"Kami yang inisiatif meskipun kewenangannya ada di Pemda. Ini inisiatif dari kami untuk mempercepat (pemulihan)," tegasnya.

Hasil pendataan lapangan nantinya dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan kepala daerah setelah tim kembali dan menerima arahan dari pimpinan DPR.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya