Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Pemerintah Siap Relokasi Rumah Korban Bencana Sumatera

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 19:15 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah akan merelokasi dan menyediakan hunian layak bagi korban terdampak bencana alam Aceh dan Sumatera.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah dan Dirjen Perumahan dan Perdesaan PKP, Imran sudah berada di lokasi terdampak banjir dan longsor untuk melakukan pendataan.

"Dirjen kami masih turun di lapangan, Pak Azis masih di Sumatera Utara, Pak Imran di Aceh," kata Maruarar usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.


Tim juga membantu pemerintah daerah dalam menentukan kawasan yang layak huni dan aman dari risiko bencana susulan. Menurut Maruarar, lokasi relokasi akan mempertimbangkan akses fasilitas penting seperti sekolah, pasar, tenaga kerja, dan rumah sakit.

"Tempat relokasi harus aman. Kami juga mengupayakan infrastrukturnya tidak jauh dari fasilitas penting," katanya.

Sebagai langkah awal, Kementerian PKP telah menyiapkan sekitar 400 unit rumah di Medan dan 100 unit rumah di Bandung yang siap digunakan bagi korban terdampak.

"Kami yang inisiatif meskipun kewenangannya ada di Pemda. Ini inisiatif dari kami untuk mempercepat (pemulihan)," tegasnya.

Hasil pendataan lapangan nantinya dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan kepala daerah setelah tim kembali dan menerima arahan dari pimpinan DPR.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya