Berita

Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menhut Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Menhut Diminta Sikat Perusahaan Pemicu Banjir Meski Dibekingi ‘Bintang-bintang’

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 17:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meluapkan kekecewaan dan kemarahannya terkait dugaan aktivitas pembalakan liar yang memperparah bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera.

Titiek menyoroti temuan kayu-kayu berdiameter besar yang terbawa arus banjir. Ia menegaskan bahwa ukuran kayu itu menunjukkan kerusakan hutan yang terjadi bukanlah persoalan kecil.

"Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Dia bikin, salah itu pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia," ujar Titiek dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025.


Politikus Gerindra itu pun mengecam peristiwa kemunculan truk pengangkut kayu besar yang melintas di jalan raya dua hari setelah banjir terjadi. Titiek bahkan menyebut tindakan perusahaan tersebut sebagai penghinaan terhadap rakyat.

"Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece. Apa ngece? Ngejek itu ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu, apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” tegasnya.

Atas dasar itu, Titiek meminta Menhut Raja Juli untuk bertindak tegas mengusut perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan hutan. Ia pun menolak wacana moratorium penebangan sebagai solusi sementara.

"Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu, dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini! Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekadar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” tegasnya lagi.

“Kita setuju semua ya, teman-teman ya?” lanjut Titiek disambut kata “setuju” oleh anggota Komisi IV DPR.

Lebih jauh, Titiek juga menyinggung pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan yang diduga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kerentanan kawasan.

"Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan bisa, jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukup lah ini," imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Titiek menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk bila di belakang perusahaan ada pihak-pihak jenderal berbintang yang diduga membekingi perusahaan nakal tersebut.

"Jangan lagi ke depan, mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kek, mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak (Menhut) juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya siapapun itu. Kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak saja! Bapak nggak usah takut-takut! Kami di belakang bapak,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya