Logo PBNU (RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)
Kisruh di internal PBNU memasuki babak baru. Setelah polemik panjang antara jajaran Syuriah dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kini beredar kabar bahwa akan digelar rapat pleno pada 9 Desember mendatang.
Informasi yang beredar di kalangan pengurus menyebut pleno tersebut disiapkan untuk mengambil langkah organisasi yang dianggap mendesak di tengah memanasnya dinamika kepemimpinan.
Menanggapi ini, Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum, Prof. Mukri membenarkan hal tersebut. Dia menyebut pleno akan dihadiri oleh seluruh pengurus PBNU, baik jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah plus badan otonom dan lembaga.
“Insyaa Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” kata Prof. Mukri dikonfirmasi RMOL, Kamis, 4 Desember 2025.
Sementara itu, Gus Yahya menerbitkan surat penegasan terkait rencana Rapat Pleno yang diinformasikan oleh pihak Syuriyah.
Surat penegasan bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 itu ditandatangani Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU H Amin Said Husni pada Kamis, 4 Desember 2025.
Surat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pleno harus mengikuti ketentuan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama termasuk mengenai posisi Ketua Umum sebagai mandataris Muktamar dan mekanisme kepemimpinan rapat.
Dalam surat itu menyampaikan tiga poin utama. Pertama Bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 KH Yahya Cholil Staquf adalah Mandataris Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dengan masa khidmah lima tahun sebagaimana Keputusan Muktarnar Ke-34 Nahdlatul Ulama Nomor 05/MUKTAMAR-34/XII/2021 tanggal 19 Jumadil Ula 1443 H/24 Desember 2021 M.
Kedua bahwa Pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan oleh karenanya pemberhentian tersebut adalah batal demi hukum.
Ketiga, sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ayat (2) huruf c Rais Aam dan Ketua Umum secara bersama-sama memimpin Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, Rapat Pleno yang diselenggarakan dengan tanpa melibatkan Ketua Umum adalah cacat secara hukum dan segala keputusannya tidak sah karena melanggar ART Nahdlatul Ulama.
Surat tersebut ditujukan sebagai pedoman terkait pelaksanaan rapat pleno yang beredar dari pihak Syuriyah, dengan tembusan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
