Mobil tangki Pertamina bersiap mengantarkan pasokan BBM dari Terminal BBM Sibolga, Sumatera Utara. Foto: Pertamina. (Foto: RMOLAceh)
Terhambatnya pasokan listrik serta kelangkaan BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapat perhatian serius Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna.
Gangguan energi ini menyebabkan antrean panjang di SPBU, tersendatnya distribusi logistik, hingga munculnya praktik penjualan BBM dengan harga yang melampaui batas kewajaran.
Ateng menegaskan bahwa bencana di Sumatera menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, terutama untuk memastikan ketersediaan energi bagi warga, relawan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya.
“Listrik padam berhari-hari dan distribusi BBM yang tersendat bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keselamatan warga dan kelancaran penanganan darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons situasi seperti ini,” kata Ateng saat dimintai keterangan di Gedung DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025.
Di lapangan, sejumlah SPBU tidak dapat beroperasi karena gangguan listrik, membuat suplai BBM semakin terkendala ketika pasokan baru masuk.
Di beberapa daerah, warga melakukan panic buying, sementara ditemukan oknum yang menjual Pertalite hingga Rp30.000,- per liter. Ateng menilai praktik tersebut harus dihentikan.
“Momentum bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dan aparat harus hadir memastikan distribusi berjalan tertib, sekaligus menindak tegas penjualan BBM di atas harga resmi,” ujarnya.
Ateng mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Pertamina, dan aparat di lapangan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik serta membuka akses distribusi di titik-titik yang terisolasi.
Ia juga menekankan pentingnya relaksasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi di wilayah terdampak, termasuk pelonggaran mekanisme barcode dan pengoperasian maksimal SPBU, namun tetap disertai pengawasan yang ketat agar distribusi tepat sasaran.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah birokrasi yang lincah. Dalam situasi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas utama, bukan justru terhambat oleh prosedur yang memperlambat penanganan,” tegasnya.
Ateng memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal percepatan pemulihan energi dan memastikan distribusi BBM benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami siap mendukung seluruh langkah percepatan yang diperlukan. Negara harus hadir penuh untuk rakyat yang sedang mengalami musibah,” tutupnya.
